JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026, Maman Imanul Haq mendesak Pemerintah untuk menjamin kelancaran armada transportasi jemaah selama puncak haji. Hal ini menyusul sempat adanya keterlambatan pengangkutan jemaah dari Makkah ke Arafah.

“Jalur perpindahan dari Muzdalifah ke Mina merupakan salah satu titik paling padat, rawan, dan krusial dalam rangkaian puncak haji di Armuzna (Arafah-Muzdalifah-Mina),” kata Maman Imanul Haq, Rabu (26/5/2026).

Maman bersama Timwas Haji DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal hingga saat ini masih terus melakukan pemantauan pelaksanaan Ibadah Haji bagi jemaah Indonesia di Tanah Suci. Menurut Maman, jemaah Haji Indonesia mulai diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 8 Dzulhijjah atau Senin (25/5).

“Yang sangat krusial adalah memastikan seluruh jemaah dari Muzdalifah dapat terangkut menuju Mina,” tutur Maman yang kini berada di Makkah.

Maman yang melakukan pemantauan langsung di Sektor 8 dan 9 kemarin memberikan sejumlah catatan. Terutama mengenai keterlambatan angkutan sehingga sebagian jemaah Indonesia harus menunggu lama sebelum diangkut ke Arafah.

“Terjadi beberapa kasus jamaah turun dari hotel terlalu cepat sehingga harus menunggu bus hingga 3 jam. Jumlah bus setiap maktab juga tidak sampai 10 armada. Dan bus yang sedikit ini juga tidak standby sehingga sebagian jemaah harus menunggu lama,” ungkap Maman.

Dari pemantauan Maman, bahkan ada jemaah yang menunggu dari pukul 07.00 waktu setempat hingga siang hari sekitar pukul 12.00 dan 14.00.

“Kondisi ini sangat memberatkan jemaah, terutama lansia dan penyandang disabilitas. Kita melihat pelayanan petugas transportasi belum optimal,” sebut pria yang akrab disapa Kiai Maman itu.

“Komunikasi dengan armada bus yang membawa jamaah juga terlihat belum berjalan efektif sehingga menimbulkan ketidakpastian di lapangan. Kita pun mendorong agar jumlah armada disesuaikan dengan jumlah jemaah,” tambah Kiai Maman.

Maman juga menekankan, pihak syarikah perlu menyediakan bus yang layak dan nyaman, serta memastikan tidak terjadi penumpukan jemaah di dalam bus dan pengangkutan harus sesuai kapasitas tempat duduk.

“Jadi koordinasi antara Kabid Transportasi, Kepala Sektor, Ketua Kloter, Karom dan Karu harus diperkuat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Maman menggarisbawahi bahwa Muzdalifah hanyalah lokasi transit terbuka untuk mabit (bermalam) dengan fasilitas yang sangat terbatas. Keterlambatan pengangkutan atau adanya jemaah yang tercecer dinilai bisa berakibat fatal bagi keselamatan jiwa karena faktor kelelahan fisik yang ekstrem.

“Kepadatan jutaan manusia, serta sengatan cuaca panas Arab Saudi menjadi ancaman nyata, khususnya bagi jemaah lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, dan jemaah risiko tinggi (risti),” terang Maman.

Untuk itu, Maman menilai petugas lapangan dituntut melakukan penyisiran secara menyeluruh demi memastikan tidak ada satu pun jemaah yang tertinggal, baik di Arafah maupun di Muzdalifah.

“Khusus di Muzdalifah, pemerintah harus memastikan armada bus mampu mengangkut seluruh jemaah menuju Mina secara disiplin dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” sebutnya.

Guna meminimalisir risiko kelelahan massal di Muzdalifah, Kiai Maman meminta koordinasi pelaksanaan skema murur (pergerakan bus jemaah melintasi Muzdalifah tanpa turun dan langsung menuju Mina) harus dieksekusi secara presisi.

Menurut Kiai Maman, mekanisme ini harus didukung dengan akurasi data jemaah lansia dan risti yang matang agar tidak menimbulkan kebingungan di jalur evakuasi.

“Petugas haji juga wajib memastikan jemaah yang masuk skema murur tetap mendapatkan pendampingan dan pelayanan optimal utamanya dari sisi kesehatan,” jelas Kiai Maman.

Anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan keagamaan itu pun menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan puncak haji tidak hanya diukur dari kelancaran ritual ibadah semata. Maman menilai keberhasilan penyelenggaraan puncak haji dilihat dari kemampuan petugas dalam memastikan keselamatan dan keberadaan seluruh jemaah dalam setiap tahapan perjalanan.

“Petugas haji harus memberikan pelayanan terbaik dengan melakukan pendampingan intensif, khususnya kepada jemaah lanjut usia maupun jemaah yang membutuhkan bantuan khusus, agar tidak ada jemaah Indonesia yang tercecer dalam fase krusial ini,” urainya.

“Armuzna adalah fase krusial di mana risiko kesehatan jamaah benar-benar diuji sehingga harus mendapatkan pelayanan spesial dari petugas,” imbuh Maman.

Maman mengatakan, catatan dari Timwas Haji DPR tersebut merupakan bahan evaluasi demi pelayanan penyelenggaraan ibadah Haji yang manusiawi, tertib, dan berkeadilan.

“Maka adanya beberapa hal yang belum optimal ini harus diperbaiki. Termasuk koordinasi Pemerintah Indonesia dengan pihak pelayanan di Arab Saudi,” tukasnya.

Maman pun mendorong Kementerian Haji dan Umrah untuk memperbaiki berbagai kendala yang masih ada.

“Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus membuka tali temali kendala haji yang selama ini mengikat pelayanan haji,” pungkas Maman.