JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pendiri Poros Musyawarah Masyarakat Blok Lapaopao (PORMMAL), Ihwan Kadir menilai saat ini arah hilirisasi nikel di Indonesia mulai terasa ganjil. Di depan publik, Ihwan menyebut pemerintah bicara tentang nasionalisme, kedaulatan sumber daya alam, tentang bagaimana Indonesia tidak boleh lagi dijajah asing melalui ekspor bahan mentah.
“Tetapi, ketika ada perusahaan murni yang benar-benar mencoba membangun smelter dengan darah, keringat dan modal anak bangsa sendiri, negara justru tampak dingin,” kata Ihwan melalui keterangan tertulis pada Jumat, 15 Mei 2026.
Menurut dia, nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia ikut disorot karena dianggap menjadi figur utama dalam narasi hilirisasi nasional. Namun di kawasan lingkar tambang, lanjut Ihwan, keresahan masyarakat mulai terasa akibat perlambatan aktivitas industri nikel.
“Pedagang kecil mulai mengeluh omzet turun, kontraktor lokal mulai kehilangan ritme kerja, sopir hauling mulai takut kendaraan mereka berhenti beroperasi, warung-warung mulai sepi, dan masyarakat mulai bertanya:
kalau industri melambat, kami harus makan apa?,” ujarnya.
Di Morowali Utara, Ihwan mengungkapkan perlambatan industri smelter mulai berdampak nyata terhadap ekonomi masyarakat lingkar tambang. Sejumlah kios dilaporkan terancam tutup akibat stagnasi aktivitas kontraktor tambang dan gejolak PHK pekerja kontrak.
“Di Kolaka, Sulawesi Tenggara, ratusan masyarakat adat bahkan turun melakukan aksi menuntut aktivitas tambang kembali berjalan karena ekonomi warga ikut lumpuh saat operasi berhenti,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ihwan menyampaikan tekanan industri nikel juga semakin terasa di sejumlah wilayah lain di Sulawesi. Menurutnya, tren pemutuhan hubungan kerja (PHK) mulai menghantui akibat tekanan harga nikel dan lemahnya permintaan global.
Di Bantaeng, Sulawesi Selatan, smelter PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia menghentikan operasional dan merumahkan pekerja tanpa kepastian waktu. Di Kabaena, Bombana, lebih dari 800 pekerja terkena PHK setelah penghentian operasi tambang.
“Sekarang, pemerintah justru bicara tentang pemangkasan produksi nasional demi menjaga harga global,” imbuhnya.
Untuk itu, ia mempertanyakan apakah pemerintah benar-benar menghitung dampak sosial dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat kawasan tambang. Di Jakarta, kata dia, pengurangan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) mungkin hanya terlihat sebagai angka statistik.
“Tetapi di lingkar tambang, itu berarti cicilan motor terancam macet, anak sekolah bisa berhenti kuliah, rumah makan kehilangan pelanggan, dan ekonomi desa bisa lumpuh perlahan,” tegas dia.
Selain itu, Ihwan menyoroti posisi perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang dinilai paling rentan menghadapi tekanan industri. Contohnya, kata dia, Ceria Group melalui proyek Smelter Merah Putih di Kolaka, sebagai perusahaan nasional yang berupaya bertahan di tengah dominasi modal asing.
Menurutnya, perusahaan asing punya bantalan modal global, akses pembiayaan internasional hingga rantai pasok atau supply chain lintas negara yang membuat mereka memiliki daya tahan lebih panjang menghadapi tekanan pasar.
Sebaliknya, lanjut Ihwan, perusahaan nasional justru bertarung menghadapi tantangan jauh lebih berat karena harus menjaga keberlangsungan operasional di tengah tekanan industri dan minimnya perlindungan negara.
“Nasionalisme akhirnya terdengar seperti slogan yang kehilangan keberpihakan. Padahal, nasionalisme sejati itu bukan sekadar melarang ekspor mentah. Nasionalisme sejati adalah memastikan anak bangsa tidak tumbang lebih dulu di rumahnya sendiri,” kata Ihwan.
Ia mengingatkan apabila perusahaan nasional terus melemah dan masyarakat lingkar tambang ikut terdampak, tetapi pemain asing tetap bertahan dengan kekuatan modalnya, maka sejarah akan mencatat ironi paling pahit dalam hilirisasi Indonesia.
“Negara terlalu sibuk meneriakkan “Merah Putih”, tetapi gagal menjaga rakyat dan industri nasional yang benar-benar sedang memikulnya. Gagal menjaga Merah Putih-nya sendiri,” pungkasnya.
