JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez menyoroti fenomena kejahatan jalanan, khususnya aksi begal yang tengah marak terjadi di ibukota. Ia pun menilai kondisi perekonomian yang sulit menjadi salah satu pemicu kriminalitas meningkat.

“Kejahatan apapun bentuknya termasuk begal tidak bisa ditoleransi, dan harus ditindak degan tegas. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata, kondisi ekonomi yang sulit menjadi salah satu akar persoalan kriminalitas semakin tinggi,” kata Gilang Dhielafararez, Selasa (26/5/2025).

Seperti diketahui, jagat media sosial tengah diramaikan dengan tagar Jakarta Darutat Begal menyusul banyaknya kasus begal yang terjadi belakangan ini, terutama di wilayah Jakarta Barat. Kejahatan begal yang terjadi membuat masyarakat Jakarta dan sekitarnya khawatir, khususnya para pekerja yang sering pulang malam.

Tak sedikit warga Jakarta yang membagikan pengalamannya saat dihadang begal, hingga bermunculan berbagai tips untuk menghindari aksi kejahatan tersebut. Apalagi saat ini begal semakin nekat dan terang-terangan, bahkan sebuah rekaman video viral menunjukkan pelaku membawa senjata tajam hingga diduga senjata api untuk mengintimidasi korban.

Rentetan aksi begal yang masif di wilayah ibukota Jakarta pun membuat Polda Metro Jaya mendirikan unit bernama Tim Pemburu Begal, disusul wacana instruksi begal ditembak di tempat. Sementara TNI mengungkap tidak menutup kemungkinan akan menurunkan personelnya melalui batalyon-batalyon yang baru diresmikan untuk membantu mengatasi aksi-aksi begal.

Pihak polisi juga telah menyatakan memang saat ini terjadi peningkatan aksi kejahatan jalanan. Polda Metro Jaya mencatat ada 1.283 laporan kasus kejahatan jalanan yang terjadi sejak 1 Mei hingga 22 Mei 2026.

Dari kasus tersebut, polisi melakukan upaya paksa terhadap 173 orang di mana 38 orang ditangkap Tim Pemburu Begal Ditreskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan 135 orang lainnya ditangani jajaran kepolisian resor atau polres.

Sejumlah kriminolog, sosiolog dan ekonom pun menyebut bahwa fenomena ini adalah masalah struktural terkait persoalan kondisi ekonomi. Tekanan ekonomi, ketimpangan sosial, dan kesulitan mencari nafkah disebut memicu frustrasi sosial yang bermuara pada kejahatan jalanan.

Terkait hal ini, Gilang menilai penindakan kejahatan harus sejalan dengan pencegahan termasuk mengatasi latar belakang mendasar dari aksi kriminalitas itu sendiri.

“Perlu kita sadari bersama bahwa lonjakan kejahatan jalanan ini merupakan kombinasi dari tingginya frustrasi akibat tekanan ekonomi, pengangguran, hingga pola kejahatan yang masih dianggap efektif dan cepat oleh para pelaku, apalagi bagi mereka yang merasa terdesak keadaan,” paparnya.

Gilang pun menyinggung pelemahan Rupiah yang sempat menembus level Rp17.600 per dolar AS yang menekan daya beli masyarakat dan memicu kerentanan ekonomi rakyat. Pelemahan rupiah menyebabkan lonjakan harga pangan dan bahan baku impor, yang langsung memangkas kemampuan finansial masyarakat.

“Tekanan biaya hidup yang tinggi, ditambah risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor biasanya memicu peningkatan keterdesakan ekonomi di kalangan tertentu. keterdesakan ini yang berkorelasi langsung dengan maraknya kriminalitas jalanan,” jelas Gilang.

Karena hal itu, Gilang menilai untuk mengatasi fenomena peningkatan kejahatan jalanan ini harus dilakukan secara komprehensif.

“Penindakan hukum memang penting, tapi yang jauh lebih penting lagi adalah membenahi kondisi yang membuat meningkatnya kriminalitas. Pembenahan kondisi ekonomi, kepastian lapangan kerja, kemudahan usaha, dan berbagai stimulus lain,” sebutnya.

“Jadi ini PR yang harus dikerjakan secara bersama, baik Pemerintah, penegak hukum, pelaku usaha, dan semua stakeholder terkait untuk dapat menekan beratnya kondisi ekonomi yang menyebabkan kejahatan meningkat,” imbuh Gilang.

Dari sisi penegakan hukum, Gilang menilai tidak bisa dilakukan hanya dengan penindakan kepada pelaku saja karena harus diatasi dengan berbagai pendekatan.

“Saya paham aksi-aksi begal sekarang memang sudah sangat meresahkan dan membuat geram, serta menimbulkan ketakutan bagi masyarakat,” ungkapnya.

“Tapi tindakan represif saja tidak cukup, termasuk ancaman tembak di tempat. Harus ada pembenahan di semua lini yang dilakukan secara berkesinambungan,” tambah Gilang.

Anggota komisi hukum DPR ini menyebut, penindakan kejahatan jalanan seperti begal harus dibarengi juga dengan pembenahan infrastruktur seperti penerangan jalan umum dan CCTV, patroli rutin yang masif khususnya di titik-titik rawan, hingga memberantas jaringan kelompok begal. Gilang juga menekankan pentingnya mengatasi pasar penadah barang curian yang memperbesar peluang terjadinya kejahatan.

“Dan kasus begal yang beraksi hingga ratusan kali dalam beberapa bulan juga menjadi bukti adanya celah serius dalam deteksi dini dan pemetaan pelaku. Faktor ini harusnya mendapat intervensi penanganan,” ujar Legislator dari Dapil Jawa Tengah II itu.

Gilang pun mengingatkan, lonjakan kriminalitas jalanan harus dibaca bukan hanya sebagai persoalan keamanan, tetapi juga sebagai indikator tekanan sosial-ekonomi di perkotaan.

“Kalau penanganannya hanya berfokus pada penangkapan pelaku tanpa memperbaiki akar masalah ekonomi dan ketimpangan sosial, maka siklus kejahatan berpotensi terus berulang,” terang Gilang.

Di sisi lain, Gilang mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan di jalanan. Ia juga mendorong warga agar terus memantau perkembangan informasi mengenai kejahatan begal, termasuk memahami modus-modus yang sering dilakukan pelaku sehingga bisa segera menghindar dan mencari pertolongan.

Mulai dari menghindari melintasi jalanan sepi atau minim penerangan sendirian, terutama pada larut malam hingga membawa peralatan pengaman diri seperti pepper spray. Khususnya di wilayah zona merah seperti di Jakarta Barat yang sampai dijuluki ‘Gotham City’ oleh netizen.

“Saat berada dalam situasi terdesak dan nyawa terancam, tetap utamakan keselamatan diri,” tutup Gilang.