JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ajbar Abdul Kadir, menegaskan pentingnya data terukur dan konteks objektif dalam penyampaian kritik. Ajbar begitu ia disapa berharap, agar kritik yang dilayangkan tidak sekedar pernyataan generik dan minim verifikasi fakta lapangan.
Hal itu disampaikan Ajbar menanggapi kritik yang dilayangkan oleh Organisasi Gerakan Muda (GEMA) Nasional yang menyebut situasi pangan RI saat ini dalam kondisi mengkhawatirkan dan menuding
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan gagal sehingga harus direshuffle.
“Saya menghormati hak setiap organisasi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Namun, dalam tradisi demokrasi yang sehat, kritik haruslah dilandasi data terukur dan konteks objektif, bukan sekadar pernyataan generik, minim verifikasi fakta lapangan sehingga sulit diuji kebenarannya,” ujar Ajbar dalam keterangan tertulis, Jumat, 27 Mei 2026.
Lebih lanjut, Ajbar mempertanyakan, sumber data yang menyebut harga kebutuhan pokok terus melonjak dan koordinasi lintas sektor melemah. Ajbar berbalik bertanya kepada pengkritik soal komoditas langka hingga maksud dari koordinasi lemah dibandingkan dengan periode apa.
“Disebutkan bahwa harga kebutuhan pokok terus melonjak dan koordinasi lintas sektor melemah. Ini adalah klaim serius. Namun, tidak satu pun rujukan sumber resmi yang disertakan,” tegas Ajbar.
“Pertanyaan saya sederhana: komoditas apa yang dimaksud? Berapa persen kenaikannya? Di wilayah mana? Dan koordinasi lemah itu dibandingkan dengan periode apa?,” sambung Ajbar.
Tak hanya itu, Ajbar membantah, bilamana Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dianggap. Ajbar menyebut, di bawah komando Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan inflasi pangan pada kuartal I tahun 2026 turun.
“Pada kuartal I tahun 2026, inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile food) tercatat sebesar 2,1% (yoy), turun signifikan dibandingkan kuartal I 2025 yang mencapai 3,8% saat Indonesia dan dunia menghadapi dampak El Niño. Harga beras premium di tingkat konsumen saat ini stabil di kisaran Rp 14.200/kg, lebih rendah dari puncak krisis September 2025 yang sempat menembus Rp 15.800/kg,” jelas Ajbar.
Ajbar mengingatkan, belum lagi surplus produksi beras yang diproyeksikan BPS mencapai 1,2 juta ton pada akhir musim panen raya ini. Fakta-fakta seperti inilah yang harus menjadi bahan diskusi publik, bukan narasi nir pijakan data sehingga kehilangan arah yang sulit diukur.
"Kedua. Kepemimpinan Zulhas justru memperlihatkan koordinasi pangan yang semakin solid,” tegas Ajbar.
Persoalan Pangan Bukan Tugas Satu Kementerian
Ajbar juga melanjutkan, persoalan pangan bukanlah persoalan satu kementerian. Ia adalah rantai panjang yang melibatkan produksi, distribusi, logistik, kebijakan perdagangan, hingga pengelolaan cadangan.
“Di sinilah justru peran Kemenko Pangan. Saya mendengar dan silahkan juga dicek, lembaga terkait pangan rupanya selalu rapat koordinasi terbatas rutin digelar dua pekan sekali, berdasarkan data yang saya terima dan bandingkan periode-periode sebelumnya ini untuk pertama kalinya pemerintah melalui Kementerian Pertanian, Perdagangan, BUMN (Bulog), hingga Badan Pangan Nasional duduk dalam satu meja dengan pola komando yang jelas. Apa Hasilnya? Operasi pasar yang lebih responsif,” ungkap Ajbar.
Ajbar juga mencontohkan, saat ada gejolak harga cabai di Jawa Tengah pada Februari lalu, distribusi dari sentra produksi berhasil dipotong rantainya dalam 2 x 24 jam sehingga harga kembali normal. Ajbar menuturkan, bahwa ini contoh konkret koordinasi lintas sektor pangan yang berjalan efektif dan solutif.
“Kami pastikan Fraksi PAN DPR akan terus memonitoring dan mengupdate permasalahan dan persoalan pangan, di DPR khususnya di komisi IV,” jelas Ajbar.
Fraksi PAN DPR Pastikan Objektif
Atas dasar itu, Ajbar menekankan, Fraksi PAN khususnya komisi IV akan objektif terkait kinerja sektor pangan. Namun, lanjut Ajbar, fakta di lapangan petani sedang bergairah tidak bisa pungkiri.
“Mereka mungkin tidak tahu apa itu reshuffle tapi coba tanya ke petani, bagaimana hasil instruksi presiden melalui menko pangan yang harus memastikan bulog menyerap seluruh gabah petani dengan harga layak, petani kita itu bergembira dan merasa sangat dijaga marwahnya oleh negara. Dua bulan pertama tahun 2026 saja data statistik dan bulog menunjukkan 650 ribu ton setara beras sudah terserap. Itu luar biasa,” ungkap Ajbar.
Ajbar pun mengajak, seluruh elemen bangsa untuk kembali pada budaya debat berbasis sains dan data. Fraksi PAN khususnya di komisi IV sangat terbuka untuk ruang diskusi, masukan dan kritik secara terus menerus khususnya dari stakeholder pangan.
“Demi Indonesia berdaulat pangan adalah keniscayaan kami menyadari pangan adalah hajat hidup warga negara ini, terlalu mahal taruhannya jika hanya dijadikan panggung tekanan politik,” jelas Ajbar.
Ajbar meminta, semua pihak untuk berhenti menjadikan isu pangan sebagai panggung tekanan politik. Pasalnya, kata dia, akan dapat mengganggu stabilisasi dan yang paling menderita tetaplah rakyat dan petani yang sehari-harinya bergulat dengan harga di pasar.
“Taruhannya upaya stabilisasi bisa terganggu, dan yang paling menderita tetaplah rakyat dan petani yang sehari-harinya bergulat dengan harga di pasar,” pungkasnya.
