JAKARTA (TEROPONGSENAYA) --Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas musibah gempa bumi besar di Sulawesi Tengah (Sulteng) yang menyebabkan satu orang meninggal dunia, dan ribuan warga terdampak. Ia pun mendorong pemulihan pascagempa dilakukan secara komprehensif.
“Dukacita mendalam kami sampaikan atas jatuhnya korban akibat gempa bumi di Sulawesi Tengah. Semoga warga yang terluka dapat segera pulih, dan kehidupan masyarakat setempat bisa segera kembali normal,” kata Puan, Kamis (18/6/2026).
Seperti diketahui, gempa bumi besar dengan magnitudo 6,7 mengguncang Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (16/6). Wilayah terdampak tersebar di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, Poso dan Parigi Moutong. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di wilayahnya.
Gempa di Sulteng menyebabkan seorang warga meninggal dunia. Selain itu, terdapat 15 korban luka berat dan 64 korban luka ringan. Musibah ini juga menyebabkan 2.012 kepala keluarga (KK) atau 6.458 jiwa terdampak.
Berdasarkan data terbaru, ribuan rumah rusak ringan hingga berat akibat gempa. Berbagai fasilitas umum pun mengalami kerusakan, meliputi 35 fasilitas ibadah, 10 fasilitas pendidikan, 11 gedung perkantoran, dua jembatan, lima UMKM, hingga satu rumah adat.
Puan meminta Pemerintah memastikan setiap kebutuhan warga terdampak dapat terpenuhi.
“Bantuan yang diberikan juga perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil/menyusui, penyandang disabilitas, dan mereka yang memiliki penyakit komorbid,” tuturnya.
Puan menilai, dampak gempa bumi yang mengguncang Sulteng dan menyebabkan ribuan warga terdampak serta ratusan rumah mengalami kerusakan harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.
“Di balik data kerusakan bangunan dan infrastruktur, terdapat ribuan keluarga yang saat ini menghadapi ketidakpastian mengenai tempat tinggal, aktivitas ekonomi, pendidikan anak, hingga keberlanjutan kehidupan sehari hari mereka,” ungkap Puan.
“Karena itu, penanganan pascabencana tidak boleh hanya berfokus pada pendataan kerusakan fisik semata tapi harus berorientasi pada pemulihan kehidupan warga secara menyeluruh,” imbuhnya.
Puan menegaskan, Negara harus memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal dalam waktu yang secepat mungkin. Menurutnya, proses rehabilitasi harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih
menyeluruh.
“Rumah yang rusak memang harus segera diperbaiki, namun pemulihan tidak boleh berhenti pada pembangunan kembali bangunan yang roboh,” sebut Puan.
Mantan Menko PMK ini menyebut, banyak keluarga terdampak yang kehilangan kemampuan untuk bekerja sementara waktu. Puan menambahkan, bencana biasanya juga menyebabkan masyarakat mengalami gangguan pendapatan, atau harus menanggung biaya tambahan akibat kerusakan tempat tinggal mereka.
“Dengan kondisi tersebut, Pemerintah perlu memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya berupa logistik dan material pembangunan rumah, tetapi juga dukungan terhadap pemulihan ekonomi keluarga terdampak,” ujarnya.
Puan mengatakan, masyarakat yang kehilangan sumber penghasilan akibat bencana memerlukan kepastian bahwa proses pemulihan tidak akan membuat mereka semakin terpuruk secara ekonomi.
“Penting juga untuk mempercepat proses verifikasi kerusakan rumah dan pencairan bantuan stimulan perbaikan,” jelas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.
Lebih lanjut, Puan menyinggung mengenai pengalaman berbagai bencana sebelumnya yang menunjukkan bahwa salah satu keluhan utama masyarakat sering kali bukan terletak pada besaran bantuan, melainkan lamanya proses administrasi sebelum bantuan tersebut benar-benar diterima.
“Dalam situasi pascabencana, kecepatan menjadi faktor yang sama pentingnya dengan nilai bantuan itu sendiri,” ucap Puan.
Di sisi lain, Puan mendorong pemerintah daerah bersama kementerian terkait untuk memastikan bahwa fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan pelayanan publik yang terdampak dapat kembali beroperasi secepat mungkin.
“Pemulihan pascabencana akan jauh lebih efektif apabila masyarakat tidak terlalu lama kehilangan akses terhadap layanan dasar yang mereka butuhkan setiap hari,” terang Puan.
Puan juga memandang, momentum rehabilitasi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
“Rumah yang dibangun kembali tidak cukup hanya menggantikan bangunan yang rusak, tetapi harus memiliki standar ketahanan yang lebih baik terhadap risiko gempa,” paparnya.
Puan pun menekankan agar Pemerintah menyiapkan peta pemulihan ekonomi lokal di wilayah terdampak. Ia menilai aktivitas usaha mikro, perdagangan rakyat, sektor pertanian, dan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat harus menjadi bagian dari agenda rehabilitasi.
“Sebab keberhasilan penanganan bencana tidak hanya diukur dari berapa banyak rumah yang berhasil diperbaiki, tetapi juga dari seberapa cepat masyarakat dapat kembali bekerja, berusaha, dan memperoleh penghasilan,” urai Puan.
Puan menegaskan kehadiran Negara pascabencana harus dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
“Warga yang terdampak membutuhkan kepastian bahwa mereka tidak dibiarkan menghadapi proses pemulihan sendirian,” kata cucu Bung Karno tersebut.
Puan berpandangan tujuan utama penanganan pascabencana bukan hanya membangun kembali bangunan yang rusak, tetapi juga memulihkan rasa aman rakyat.
“Termasuk menjaga kesejahteraan dan ketahanan keluarga, serta memastikan masyarakat dapat kembali menata masa depannya dengan lebih baik,” tutup Puan.
