Ada sesuatu yang menarik dari perjalanan sejarah Nahdlatul Ulama (NU) dan Tebuireng.

Tebuireng bukan sekadar tempat berdirinya salah satu pesantren penting dalam sejarah Islam Indonesia. Di tempat ini, sejarah NU bertaut dengan perjalanan panjang pemikiran, pendidikan, kebangsaan, dan perjuangan kemanusiaan.

Di kompleks pemakaman Tebuireng pula, KH Abdurrahman Wahid—Gus Dur—dimakamkan di dekat kakeknya, Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari, salah satu pendiri NU.

Kini, dari lingkungan sejarah yang sama, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin mendapat amanah memimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2026–2031. Gus Kikin ditetapkan melalui musyawarah Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam Muktamar ke-35 NU di Jombang, 31 Agustus 2026.

Pertautan antara Tebuireng, sejarah NU, Gus Dur, dan kepemimpinan Gus Kikin tentu menarik untuk direnungkan. Tetapi hubungan itu sebaiknya tidak dibaca sebagai suatu garis pewarisan politik secara otomatis.

Gus Kikin bukan Gus Dur. Dan tantangan NU hari ini juga bukan tantangan NU pada masa Gus Dur.

Namun, ada satu warisan yang relevan untuk direnungkan kembali: tradisi menjadikan NU bukan hanya sebagai kekuatan sosial-keagamaan, tetapi juga sebagai kekuatan moral yang mampu berdiri relatif independen terhadap kekuasaan.

Ketika NU Menjadi Kekuatan Moral

Sejarah NU memperlihatkan bahwa kekuatan organisasi ini tidak semata-mata terletak pada struktur formalnya.

Kekuatan NU sesungguhnya bertumpu pada pesantren, ulama, santri, jaringan sosial, tradisi keilmuan, serta kepercayaan masyarakat yang dibangun selama puluhan tahun.

Karena itu, dalam sejarah politik Indonesia, NU beberapa kali memainkan posisi yang lebih luas daripada sekadar organisasi keagamaan.

Pada masa Orde Baru, misalnya, ruang politik masyarakat sipil sangat terbatas. Negara memiliki kekuasaan yang besar terhadap organisasi kemasyarakatan dan kehidupan politik.

Dalam situasi seperti itu, Gus Dur memainkan peran penting dalam memperluas ruang kebebasan berpikir, memperkuat demokrasi, serta membangun keberanian masyarakat sipil untuk berdialog dan berhadapan secara kritis dengan kekuasaan.

Salah satu kekuatan Gus Dur adalah kemampuannya menggabungkan otoritas keagamaan, tradisi pesantren, keberanian intelektual, dan komitmen terhadap demokrasi serta kemanusiaan.

Karena itu, pengaruh Gus Dur tidak selalu bekerja melalui instruksi struktural organisasi.

Sering kali pengaruh itu justru hadir melalui gagasan, keteladanan, jaringan intelektual, dan keberanian moral para kader serta warga Nahdliyin.

Hal tersebut merupakan salah satu pelajaran penting dari sejarah NU.

Kekuatan moral tidak selalu harus tampil sebagai kekuatan politik formal.

Justru dalam kondisi tertentu, jarak yang sehat dari kekuasaan dapat membuat sebuah organisasi memiliki kemampuan lebih besar untuk mengkritik kekuasaan ketika diperlukan.

Gus Dur dan Politik Moral

Gus Dur tentu bukan tokoh yang anti-politik.

Sebaliknya, sepanjang kehidupannya ia sangat memahami politik. Ia pernah menjadi Ketua Umum PBNU, terlibat dalam pembentukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan akhirnya menjadi Presiden Republik Indonesia.

Tetapi pengalaman Gus Dur menunjukkan bahwa politik bagi seorang pemimpin moral seharusnya bukan semata-mata perebutan kekuasaan.

Politik harus menjadi instrumen untuk memperjuangkan keadilan, demokrasi, kebebasan, dan martabat manusia.

Di sinilah konsep yang sering diasosiasikan dengan Gus Dur tentang “jalan yang benar” menjadi relevan.

Dalam kehidupan politik, sering terdapat perbedaan antara apa yang paling aman secara politik dan apa yang benar secara moral.

Pilihan terhadap “jalan yang benar” tentu tidak selalu sederhana. Ia dapat membawa risiko kehilangan dukungan, menghadapi kritik, bahkan berhadapan dengan kekuasaan.

Tetapi justru keberanian mengambil risiko itulah yang dalam banyak keadaan melahirkan kewibawaan moral.

Pelajaran Penting: Jangan Mengubah NU Menjadi Sekadar Instrumen Kekuasaan

Pada titik ini, pengalaman sejarah NU menjadi relevan bagi kepemimpinan Gus Kikin.

NU memiliki modal sosial yang luar biasa besar. Namun modal sosial itu sekaligus merupakan amanah.

Semakin besar kedekatan organisasi dengan kekuasaan, semakin besar pula kebutuhan untuk menjaga independensi moralnya.

Ini bukan berarti NU harus menjadi organisasi oposisi.

NU tidak harus memusuhi pemerintah.

NU juga tidak harus selalu berseberangan dengan kekuasaan.

Sebaliknya, hubungan yang konstruktif antara NU dan negara merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan demokrasi.

Yang harus dijaga adalah jarak kritis.

Ketika pemerintah menjalankan kebijakan yang baik bagi rakyat, NU dapat memberikang dukungan.

Ketika kebijakan negara membutuhkan koreksi, NU harus memiliki keberanian menyampaikan kritik.

Dan ketika terjadi persoalan yang menyangkut keadilan, kemanusiaan, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, intoleransi, atau pelemahan demokrasi, NU seharusnya tetap mempunyai kemampuan moral untuk bersuara.

Dengan demikian, NU tidak menjadi bagian dari kekuasaan, tetapi juga tidak menjadi musuh kekuasaan.

NU menjadi mitra kritis negara sekaligus penjaga kepentingan masyarakat.

Tantangan Gus Kikin Berbeda dengan Gus Dur

Di sinilah kita harus proporsional dalam melihat kepemimpinan Gus Kikin.

Gus Kikin memiliki latar belakang yang kuat sebagai pengasuh Pesantren Tebuireng dan tokoh NU Jawa Timur. Ia juga memiliki pengalaman profesional dan organisasi yang menjadi bagian dari perjalanan menuju kepemimpinan PBNU.

⁴Namun, tidak tepat apabila sejak awal kepemimpinannya ia dibebani tuntutan untuk menjadi “Gus Dur kedua”.

Setiap zaman memiliki tantangan sendiri.

Gus Dur menghadapi negara yang sangat dominan, ruang demokrasi yang sempit, dan sistem politik Orde Baru.

Gus Kikin menghadapi situasi yang berbeda.

Indonesia kini merupakan negara demokrasi dengan institusi politik yang jauh lebih kompleks. NU juga telah berkembang menjadi organisasi dengan jaringan pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, politik, dan kebudayaan yang sangat luas.

Karena itu, tantangan Gus Kikin bukan sekadar bagaimana mengembalikan NU ke masa lalu.

Tantangannya adalah bagaimana menerjemahkan nilai-nilai terbaik tradisi NU ke dalam persoalan Indonesia abad ke-21.

Dari “Kedekatan dengan Kekuasaan” Menuju “Kedekatan dengan Rakyat”

Salah satu ukuran keberhasilan kepemimpinan NU ke depan adalah bagaimana organisasi ini menjaga keseimbangan antara hubungan dengan negara dan kedekatannya dengan masyarakat.

NU memiliki hubungan historis dan kultural yang kuat dengan berbagai pemerintahan. Hal itu merupakan fakta politik yang tidak perlu disangkal.

Tetapi kedekatan dengan kekuasaan akan selalu mengandung risiko.

Jika terlalu dekat, organisasi dapat kehilangan daya kritis.

Jika terlalu jauh, organisasi dapat kehilangan kemampuan untuk memengaruhi kebijakan publik.

Maka yang diperlukan bukan jarak mutlak, melainkan independensi yang sehat.

NU harus mampu duduk bersama pemerintah tanpa kehilangan keberanian untuk mengatakan “tidak” ketika kepentingan rakyat terancam.

Dalam konteks inilah konsep civil society menjadi penting.

Organisasi masyarakat seperti NU seharusnya tidak sekadar menjadi penerima kebijakan negara. Ia harus menjadi bagian dari mekanisme kontrol sosial yang sehat.

Menghidupkan Kembali Tradisi Intelektual

Ada agenda lain yang tidak kalah penting: memperkuat kembali tradisi intelektual NU.

NU memiliki warisan keilmuan yang sangat panjang.

Pesantren melahirkan tradisi membaca, mengkaji, berdebat, dan memahami persoalan masyarakat melalui perspektif keagamaan.

Tetapi tantangan zaman sekarang jauh lebih kompleks.

Isu kecerdasan buatan, perubahan iklim, ekonomi digital, geopolitik, ketimpangan ekonomi, perubahan demografi, hak asasi manusia, demokrasi digital, hingga transformasi pekerjaan membutuhkan kemampuan intelektual yang baru.

Karena itu, NU masa depan membutuhkan lebih banyak kader yang mampu berdialog sekaligus dengan kitab kuning, ilmu pengetahuan modern, teknologi, ekonomi, hukum, politik, dan kebudayaan.

Jika NU berhasil menggabungkan tradisi pesantren dengan kapasitas intelektual modern, maka kekuatan moralnya akan memperoleh relevansi baru.

Kekuatan Moral Harus Terlihat dalam Praktik

Kekuatan moral tidak cukup diwujudkan melalui pidato.

Ia harus terlihat dalam praktik.

Misalnya dalam keberanian melawan korupsi.

Dalam pembelaan terhadap kelompok yang lemah.

Dalam penghormatan terhadap perbedaan.

Dalam menjaga kebebasan akademik.

Dalam memperjuangkan pendidikan yang berkualitas.

Dalam pemberdayaan ekonomi warga Nahdliyin.

Dalam menjaga lingkungan.

Dan yang tidak kalah penting, dalam memastikan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, “kekuatan moral” bukan sekadar nostalgia terhadap masa Gus Dur.

Ia menjadi standar etika bagi kehidupan organisasi hari ini.

Amanah Sejarah dari Tebuireng

Karena itu, pertautan antara makam Gus Dur, Pesantren Tebuireng, dan awal kepemimpinan Gus Kikin dapat dibaca sebagai simbol sejarah.

Tetapi simbol itu tidak boleh berhenti menjadi romantisme.

Yang jauh lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai yang pernah diperjuangkan Gus Dur diterjemahkan secara kreatif sesuai kebutuhan zaman.

Gus Dur telah memberikan salah satu pelajaran penting: kekuatan sosial yang besar justru memperoleh kewibawaannya ketika tidak kehilangan independensi moral.

Kini, Gus Kikin mempunyai mandat yang berbeda.

Ia tidak harus meniru Gus Dur.

Ia harus menjadi dirinya sendiri.

Tetapi jika ada sesuatu dari warisan Gus Dur yang layak dijadikan kompas, mungkin bukan⁴ gaya politiknya, bukan cara bicaranya, dan bukan strategi politiknya.

Melainkan keberanian untuk menempatkan kebenaran, kemanusiaan, keadilan, dan martabat manusia di atas kepentingan kekuasaan jangka pendek.

Itulah makna “jalan yang benar” yang tetap relevan lintas generasi.

Dan mungkin, dari Tebuireng, pesan paling penting bagi kepemimpinan baru PBNU adalah sederhana:

NU tidak perlu menjadi kekuatan politik terbesar.

NU tidak harus menjadi bagian dari setiap pusat kekuasaan.

Tetapi NU harus tetap menjadi salah satu kekuatan moral yang membuat kekuasaan ingat bahwa ia ada untuk melayani rakyat.

Jika itu mampu dilakukan, maka kepemimpinan Gus Kikin tidak hanya akan dikenang karena siapa yang memilihnya atau bagaimana ia terpilih.

Ia akan dikenang karena apa yang berhasil dikembalikannya kepada NU: kewibawaan moral, kedalaman intelektual, kemandirian organisasi, dan keberpihakan kepada kemanusiaan.

Itulah barangkali bentuk paling ⁶substantif dari amanah sejarah yang datang dari Tebuireng.