JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Habib Idrus Salim Aljufri, memberikan apresiasi tinggi terhadap postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Ia menilai arah kebijakan fiskal pemerintah menunjukkan sinyal yang sangat positif bagi perekonomian nasional.
Dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan pendapatan negara mencapai Rp 3.426 triliun, atau tumbuh sekitar 6,8 persen dibandingkan proyeksi tahun 2026. Sejalan dengan itu, defisit anggaran ditargetkan mengecil ke angka 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), turun dari proyeksi sebelumnya di level 2,85 persen.
"Target defisit anggaran menurun dibandingkan tahun lalu dan target penerimaan negara meningkat. Ini merupakan perkembangan yang bagus. Saya setuju dengan Presiden Prabowo bahwa semakin kecil defisit, semakin baik bagi kesehatan dan kesinambungan fiskal Indonesia," ujar Habib Idrus pada Rapat paripurna dengan agenda Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia serta penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 dan Nota Keuangan di Gedung DPR RI, Jumat (14/8/2026).
Habib Idrus memandang kombinasi antara peningkatan pendapatan dan penurunan defisit ini sebagai langkah strategis untuk mewujudkan kemandirian APBN.
Menurutnya, ruang fiskal pemerintah akan semakin luas dan kuat dalam menghadapi dinamika ekonomi global karena berkurangnya ketergantungan pada pembiayaan utang serta menurunnya beban bunga.
"Pembangunan memang membutuhkan anggaran besar. Namun, sedapat mungkin kebutuhan tersebut harus ditopang oleh kemampuan penerimaan negara sendiri, bukan dengan terus menambah utang. Semakin kuat penerimaan negara dan semakin kecil defisit, semakin besar pula kedaulatan fiskal kita," katanya.
Dukung Optimalisasi Penerimaan yang Adil
Untuk merealisasikan target pendapatan negara yang optimistis tersebut, Habib Idrus mendukung penuh upaya pemerintah dalam melakukan inovasi penerimaan. Ia mendorong optimalisasi perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta pemaksimalan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Sebagai penyambung aspirasi rakyat, ia berharap kebijakan tersebut dapat diterapkan secara berkeadilan agar iklim ekonomi masyarakat tetap terjaga.
"Jangan sampai peningkatan penerimaan hanya mengandalkan penambahan beban kepada masyarakat yang selama ini sudah patuh. Pemerintah harus mengejar potensi penerimaan yang belum tergali, menutup kebocoran, serta memastikan kelompok berpenghasilan tinggi dan korporasi besar memenuhi kewajibannya secara adil," jelasnya.
Kawal Efisiensi untuk Program Kerakyatan
Di sektor belanja negara, Habib Idrus menyambut baik inisiatif pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran. Ia meyakini bahwa efisiensi pada belanja birokrasi yang tumpang tindih justru akan memperkuat program-program esensial yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
"Kita menginginkan defisit yang lebih kecil, tetapi belanja pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan pelayanan publik harus tetap dijaga. Yang harus dikurangi adalah pemborosan dan kebocoran, bukan keberpihakan kepada rakyat," tuturnya.
Menutup pernyataannya, Habib Idrus memastikan bahwa Komisi XI DPR RI siap bersinergi dan mengawal jalannya APBN 2027. Hal ini dilakukan agar peningkatan penerimaan negara benar-benar terealisasi dan setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.
