JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Sekretaris Fraksi PAN DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah menegaskan bahwa ada 10 anggota Fraksi yang turut menandatangani. Bukan hanya 1 orang, seperti yang diberitakan oleh media massa.

"Ada 10," kata Najib Rabu 11 November 2026.

Ia menjelaskan, munculnya angka 1 saat rapat Hak Menyatakan Pendapat (HMP) disebabkan adanya mis-komunikasi di kesekretariatan.

Najib mengungkapkan, 10 orang yang turut menandatangani, selain Sarifudin Suding dan dirinya, adalah Endang Agustina, Nazarudin Dek Gam, Slamet Aryadi, Ahmad Rizki Sadiq, Ahmad Yohan, Abdul Hakim Bafaqih, Nasril Bahar, dan Saleh Partaonan Daulay.

Sebelumnya diberitakan, Pimpinan DPR yang diwakili oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal, menerima usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik surat keterangan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Usulan tersebut ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi.

“Hak menyatakan pendapat selanjutnya diatur dalam Pasal 79 ayat 4 Undang-Undang MD3, yaitu untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Tanah Air atau dunia internasional; tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau dugaan bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum dan atau tindak lagi memenuhi, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden,” kata Saan saat memimpin rapat, Rabu 11 November 2026.

Secara bergiliran, perwakilan setiap fraksi menyampaikan nama-nama anggota yang telah menandatangani usulan HMP. Mereka juga memaparkan alasan pengajuan hak tersebut. Setelah itu, perwakilan fraksi menghampiri meja pimpinan DPR untuk menyerahkan surat usulan HMP.

Jumlah 120 anggota ini telah melampaui syarat minimal pengajuan HMP, yaitu 25 anggota sebagaimana diatur dalam UU MD3.

HMP diajukan merespons putusan MA yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Gibran serta temuan MK terkait pemenuhan syarat pendidikan cawapres 2024.