JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pemerintahan Jokowi JK dinilai tengah konsentrasi penuh dan bekerja keras untuk menunaikan janji politiknya saat Pemilihan Presiden 2014. Sebab ia mendapatkan kepercayaan dan dukungan politik dari rakyat Indonesia lebih dari 51 persen.
Salah satu langkah yang dilakukan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla saat ini adalah mengevaluasi kinerja dan produktivitas pembantunya dalam Kabinet Kerja. Mereka membutuhkan anggota kabinet yang betul-betul memiliki kecakapan dalam memimpin dan punya kompetensi untuk menyelesaikan agenda-agenda strategis bangsa.
Demikian salah satu kesimpulan
Diskusi Publik bertema "PB HMI Evaluasi Kinerja Kabinet Kerja dan Efektivitas Pemerintahan Jokowi-JK di Sekretariat PB HMI, Jalan Sultan Agung Guntur, Jakarta Selatan, Kamis (9/7/2015).
Sebagai organisasi kader dan organisasi perjuangan, PB HMI juga memiliki catatan dan evaluasi kritis terhadap produktifitas kinerja anggota kabinet Jokowi-JK selama sekitar delapan bulan.
PB HMI menyebut ada beberapa menteri yang layak diapresiasi kinerjanya, yakni Menkopolhukam, Tedjo Edhy Purdjiatno dan Menteri Susi Pudjiastuti.
"Pak Tedjo Edhy memiliki prestasi yang bagus dalam memimpin Polhukam, beliau sukses mengamankan, mengkoordinasi, dan menyelenggarakan agenda besar seperti Konferensi Asia Afrika (KAA), Menkopolhukam juga mampu membangun hubungan baik antara Pemerintah Pusat dengan Papua, Aceh dan daerah-daerah yang selama ini memiliki conflict of interrest dengan pemerintah pusat," kata Ketua PB HMI Agus Toro.
Menurutnya, langkah Pemerintah Pusat sangat prestesius seperti pemberian grasi terhadap beberapa tahanan politik Papua yang tergabung adalah Organisasi Papua Merdeka. Komitmen pemerintah khususnya Menkopolhukam terhadap penyelesaian masalah HAM masa lalu juga patut diapresiasi.
"Pak Tedjo menginginkan kasus HAM harus dituntaskan dengan jalan yudicial dan non yudicial. Selain itu situasi politik dalam negeri sangat aman, terkendali dan masyarakat Indonesia terjamin keamanannya. Demokrasi politik kita kondusif, berkat tangan dingin dan kemampuan leadership Pak Tedjo," jelasnya.
"Selain Pak Tedjo, Bu Susi Pujiastuti juga masih amat layak dipertahankan di Kabinet Kerja."
Namun demikian, PB HMI juga menyebut tiga menteri layak dicopot. Ketiganya adalah Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, Menteri Koordinator Perekonomian RI Sofyan Jalil, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
"Kami menilai kinerja tim Kabinet Ekonomi seperti Menteri Keuangan, Bapak Bambang Brojonegoro dan Menteri Koordinator Perekonomian, Bapak Sofyan Jalil juga gagal memberikan lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia," ujarnya.
Menurutnya, di bawah kepemimpinan Bambang dan Sofyan Jalil, nilai tukar rupiah terus melemah atas dolar. Di sisi lain pertumbuhan ekonomi masih amat lamban dan daya beli masyarakat lemah.
"Sekarang masyarakat kita masih banyak yang hidup di bawah kelayakan. Jadi kondisi perekonomian nasional kita belum tumbuh secara baik bahkan cenderung loyo, sehingga kepercayaan rakyat terhadap tim kerja kabinet kerja khusunya bidang ekonomi dan keuangan sangat kurang."
"Sementara Menteri Yasonna Laoly sering membuat kegaduhan politik lantaran kebijakan-kebijakannya yang kontroversial." (iy)
