JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dimasukkan dalam rencana reshuffle dalam waktu dekat ini.

Bahkan Fadli berujar, jika Menkumham masih dipertahankan, Presiden Jokowi telah memelihara konflik. Pasalnya, Menteri Yasonna sudah membuat PPP dan partai Golkar menjadi pecah dengan mencampuradukan masalah internal partai.

"Karena itu dari awal kita meminta menteri itulah (Yasonna Laoly) yang harus di reshuffle yang membuat kegaduhan, tapi jika dipertahankan berarti presiden mempertahankan kegaduhan, presiden sedang memelihara konflik untuk menghancurkan partai politik yang setiap saat dapat digunakan untuk kepentingan kekuasaan, jadi presiden yang salah," kata Fadli pada TeropongSenayan, Senin (27/7/2015).

Politisi Gerindra ini melihat permasalahan PPP dan Golkar memang ada campur tanggan pemerintah.

"Permasalahan ini memang kesalahan pemerintah, dalam hal ini Menkumham sudah menjadi alat kekuasaan untuk memecah Partai politik," ucapnya.

Dirinya juga mengatakan, intervensi Menkumham terhadap PPP dan Golkar dilakukan dengan cara kasar.

"Pemerintah mengintervensi dengan cara yang sangat kasar untuk memecah partai politik, karena partai ini (PPP dan Golkar) tidak mendukung mereka (pemerintah)," tungkasnya.(yn)