JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menolak mengeluarkan Perppu Pilkada dinilai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah sebagai suatu langkah yang baik untuk proses demokrasi. Namun menurutya, proses Pilkada harus jalan terus walaupun ada daerah-daerah yang tidak bisa mengikuti pada tahun ini.

"Ini problemnya bagaimana kita tetap menghargai representasi masyarakat lewat parpol yang sudah punya hak suara. Yang jelas sudah banyak suara yang hangus. Kami sudah warning dari awal, pemerintah dan KPU meminta jalan terus, ya kita ikuti saja," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (6/8/2015).

Untuk itu, ia mengatakan dirinya setuju dengan langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan perpanjangan waktu pendaftaran bagi tujuh daerah dengan satu pasangan calon dalam Pilkada serentak 2015 ini.

"Kalau KPU sekarang memutuskan untuk memerpanjang karena itu kan hanya ada di tujuh titik. Jadi wajar juga lah. Itu namanya kita lihat pertimbangan Presiden. Ini hanya untuk tujuh titik dan jangan sampai merusak yang lain, sedangkan yang lain sudah oke," katanya.

Politisi PKS ini mengakui ketua DPR menyarankan pada Presiden agar kembali pada incumbent saja. Pasalnya, sangat disayangkan sosok yang mewakili daerah sudah mempunyai kepercayaan masyarakat batal maju dalam Pilkada.

"Kalau hanya tujuh titik apa yang mau dipersoalkan lagi. Maka waktu itu pak ketua (Setya Novanto) tanya bagaimana saran kita pada pak Presiden? Saya lebih menyarankan, tetapkan kembali incumbent saja. Seperti Risma (calon walikota Surabaya), sayang kalau dia pergi. Ya sudah itu saja. Dan itu bisa merupakan keputusan sepihak Presiden. Bahkan dia bisa mengeluarkan peraturan khusus untuk memerpanjang masa jabatan dari incumbent," kata Fahri. (mnx)