Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Sabtu, 08 Agu 2015 - 09:23:12 WIB
Bagikan Berita ini :

Ekonomi Kuartal Dua Menurun, Jokowi Tak Tepati Janji

93jokowi_2.jpg
Presiden Joko Widodo (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Achmad Hafisz Tohir mempertanyakan janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan mempercepat realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mulai kuartal kedua tahun ini untuk membalik pertumbuhan ekonomi yang sempat tersendat di awal tahun.

"Nyatanya malah menurun di kuartal dua ini daripada kuartal satu. Sekarang pertumbuhan hanya 4.6% artinya ada pengurangan pertumbuhan yang terjadi saat ini," kata Hafisz pada TeropongSenayan, Sabtu (8/8/2015).

Dalam kondisi ini, lanjut ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini sangat berbahaya untuk perekonomian Indonesia. Pasalnya penyerapan anggaran sangat rendah dan dipastikan pendapatan negara juga akan berkurang.

"Bahaya," katanya.

Hafisz juga menuturkan dengan kondisi seperti ini pemerintah Jokowi tidak dapat membayar hutang luar negeri.

"Karena tidak ada pertumbuhan ekonomi. Kita defisit neraca kok buktinya cadangan devisa menurun," tandasnya. (mnx)

tag: #Presiden Jokowi  #ekonomi kuartal dua menurun  #hafisz tohir  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
HUT RI M HAEKAL 2026
advertisement
HUT RI SOKSI 2026
advertisement
HUT RI H. IWAN D ARAS 2026
advertisement
HUT RI BAMBANG PATIJAYA
advertisement
HUT RI A NAJIB 2026
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Patrice Sebut Banyak Kader Partai Lain Ingin Gabung Hanura

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 02 Sep 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Patrice Rio Capella mengungkapkan, banyak kader partai lain mulai melirik Hanura. Namun, pihaknya belum mau ...
Berita

SEMMI Jakarta Raya Pertanyakan Dasar Putusan Hakim PA Jakpus, Kasus Apa?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) — Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.JP menjadi perhatian publik, khususnya terkait objek harta yang disebut berstatus Sertifikat Hak Milik ...