JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sengaja agar kegaduhan politik terus berlanjut dengan tak dicopotnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dari jabatannya.
Selama ini Yasonna kerap membuat kegaduhan politik dengan melakukan intervensi terhadap masalah internal partai seperti Golkar dan PPP.
"Bidang hukum masih dipertahankan seperti Yasonna. Pemerintah ingin kegaduhan politik tetap berlanjut," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/8/2015).
Perombakan menteri di lingkungan ekonomi, kata Fadli, sangat tanggung. Pasalnya, masih banyak kementrian lain di bidang ekonomi yang kinerjanya kurang memuaskan.
"Jadi kalau kita lihat kementerian yang ada di bidang ekonomi sangat tanggung, kriterianya juga tanggung. Tidak berani reshuffle menteri-menteri dari partai penguasa pendukung," sesalnya.
Wakil ketua umum Partai Gerindra ini menyatakan, perombakan yang dilakukan Jokowi hanya sebatas kegiatan normatif.
"Ini reshuffle tambal sulam," pungkas Fadli.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik lima orang tokoh yang akan menempati pos menteri dan satu orang sebagai Sekretaris Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/8/2015).
Berdasarkan surat keputusan presiden (Keppres), Jokowi memberhentikan Tedjo Edhy Purdijatno sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polhukam), Sofyan Djalil sebagai Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian), Indroyono Soesilo sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman (Menko Kemaritiman), Rahmat Gobel sebagai Menteri Perdagangan (Mendag), Andrinof Chaniago sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Andi Widjajanto sebagai Sekretaris Kabinet.
Sementara penggantinya, Presiden Jokowi menunjuk Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian, Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman, Lubut Binsar Panjaitan sebagai Menko Polhukam, Sofyan Djalil sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas, Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan dan Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet.(yn)
