JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Presiden Joko Widodo sudah mengganti (reshuffle) lima orang menterinya yang dianggap kurang mumpuni menjalankan tugasnya. Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdulhamid Dipopramono mengingatkan agar para menteri yang bau itu harus transparan atas apa yang akan dikerjakannya.
“Mereka harus transparan kepada publik sejak awal menjabat, karena hal itu akan menjadi modal awal kepercayaan publik kepada mereka,” kata Hamid kepada TeropongSenayan, Rabu (12/8/2015).
Menurut Hamid, mereka ditunjuk di kala kondisi negara sedang menurun atau kurang menggembirakan. Masyarakat menuntut mereka mampu memperbaiki kondisi bangsa dan meningkatkan harapan publik.
Hamid mengakui, soal ketokohan, kredibilitas, kapabilitas, dan integritas mereka, merupakan hak prerogatif Presiden. Karenanya dia mengaku tak punya kapasitas untuk menilai atau mengomentari. “Tapi rekam jejak mereka bisa menumbuhkan harapan publik,” tutur mantan sekjen Pro-Dem ini.
Contohnya, Rizal Ramli yang pernah menjadi Menko Perekonomian dan Kepala Bulog era Presiden Gus Dur. Sepak terjangnya sudah jelas memiliki keberpihakan pada rakyat, kepentingan nasional, terbuka, pekerja keras, dan suka turun ke lapangan. “Dari sikapnya itu, Rizal cocok dengan karakter Susi Pudjiastuti sebagai menteri yang dikoordinasinya,” ujarnya. (baca:Politisi PDIP Yakin Pramono Anung Lebih Baik dari Andi Widjajanto).
Sedangkan, sosok Pramono Anung Wibowo meskipun belum pernah duduk di kabinet, tetapi pernah menjabat Sekjen PDIP dan Wakil Ketua DPR RI. Jadi, kata dia, kapasitas dan kalibernya cukup untuk mengisi jabatan sekretaris kabinet (Seskab).
Rizal dan Pramono dinilainya sebagai bekas tokoh mahasiswa yang sepak terjangnya berpihak pada rakyat. Anung sendiri aktivis jaringan Pro-Demokrasi (Pro-Dem) angkatan 1980an.
“jika para menteri dan kepala badan yang baru ini bisa meyakinkan secara terbuka sejak awal kepada rakyat tentang kebijakan, upaya, dan langkah-langkah yang akan mereka ambil, maka ekspektasi dan optimisme rakyat akan meningkat,” kata Hamid . Hal ini juga akan bisa meningkatkan kepercayaan kembali rakyat kepada Presiden Jokowi dan pemerintahan secara umum.
Hal penting lain yang harus dilakukan adalah menjalankan Open Government Indonesia (OGI) yang kini sudah dijalankan Indonesia dan harus terus dikembangkan. Indonesia kini termasuk menonjol dalam open government di mata dunia.
“Para pejabat baru ini harus terbuka kepada publik dalam menjalankan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujarnya. Keterbukaan informasi selain meningkatkan partisipasi rakyat juga akan menciptakan tata-kelola pemerintahan yang baik, mencerdasarkan kehidupan bangsa, dan sebagai upaya pencegahan korupsi. (b)
