JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pemerintahan Joko Widodo dinilai gagal mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2015.
Alasannya, hingga 31 Juli 2015 pemerintah hanya mampu menyerap anggaran Rp261 triliun, atau 32,8 persen, dari pagu APBN-P 2015 sebesar Rp795,5 triliun.

Untuk itu, menurut Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI Bambang Soesatyo Presiden Jokowi harus menerima kritikan negatif.

"Dari data ini, jelas bahwa pemerintah gagal memaksimalkan peran APBN sebagai penggerak pembangunan dan motor pertumbuhan," ujar Bambang Soesatyo kepada TeropongSenayan, Senin (17/8/2015).

Bamsoet panggilan akrabnya, mengatakan pengelolaan anggaran tidak hanya ditingkat pusat yang tidak terserap secara maksimal, tingkat pemerintah daerah juga sama. APBD hingga Agustus 2015, terdapat Rp273 triliun dana pembangunan daerah yang mengendap di perbankan

"Inilah bukti kegagalan pemerintah mengelola APBN dan APBD," ungkapnya.(ss)