Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Senin, 17 Agu 2015 - 15:21:44 WIB
Bagikan Berita ini :

PDIP Klaim Penunjukan Pramono Anung Sebagai Seskab Murni Keputusan Jokowi

29PramonoAnung1.jpg
Pramono Anung (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua DPP PDI Perjuangan Sukur Nababan mengaku, pihaknya tidak ikut campur tangan terkait ditunjuknya politisi senior PDIP Pramono Anung menjadi Sekretaris Kabinet (Seskab) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, Jokowi menunjuk Pramono semata-mata murni karena hubungan profesional. Sebab, anggota Komisi I tersebut dianggap teliti perihal administrasi negara.

"Informasi di kesekretariat yang begitu kacau-balau, misal pelantikan BIN, kepanjangan BIN salah informasi kepada Presiden. Ingat Presiden itu adalah lambang-lambang negara tidak boleh ada kesalahan," kata Sukur di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2015).

Oleh karenanya, anggota Komisi V DPR ini meminta semua pihak bisa menghormati keputusan Presiden. Pasalnya, Pramono Anung mempunyai kapabilitas yang kuat tentang kesekretariatan.

"Pramono sudah lima tahun jadi Sekjen PDIP, artinya secara urusan kesekretariatan dia sangat paham," klaimnya.(yn)

tag: #pdip  #pramono anung  #seskab  #jokowi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
HUT RI M HAEKAL 2026
advertisement
HUT RI SOKSI 2026
advertisement
HUT RI H. IWAN D ARAS 2026
advertisement
HUT RI BAMBANG PATIJAYA
advertisement
HUT RI A NAJIB 2026
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Patrice Sebut Banyak Kader Partai Lain Ingin Gabung Hanura

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 02 Sep 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Patrice Rio Capella mengungkapkan, banyak kader partai lain mulai melirik Hanura. Namun, pihaknya belum mau ...
Berita

SEMMI Jakarta Raya Pertanyakan Dasar Putusan Hakim PA Jakpus, Kasus Apa?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) — Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.JP menjadi perhatian publik, khususnya terkait objek harta yang disebut berstatus Sertifikat Hak Milik ...