JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman Rizal Ramli mengaku pesimis dengan mega proyek listrik 35 ribu mega watt (MW) bisa terwujud. Pasalnya, saat proyek tersebut dicanangkan, menurutnya, masih ada sisa proyek Fast Track Program (FTP) 7.000 MW yang dicanangkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan belum selesai.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa banyak pihak yang merasa pesimis dengan mega proyek tersebut.
"Banyak yang menyampaikan bahwa 35 ribu mega watt itu sebuah target yang sangat ambisius," kata Jokowi usai membuka The 3rd Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2015, di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (19/8/2015).
Jokowi menegaskan, listrik 35 ribu mega watt itu adalah kebutuhan Indonesia. Oleh karena itu, menjadi tugas pemerintahan yang ia pimpin untuk bekerja mensukseskannya.
"Kalau ada masalah di lapangan, itu yang dicarikan solusi. Mencarikan solusi, sehingga investor bisa melaksanakan investasinya. Itu tugasnya menteri-menteri. Tugasnya menko untuk cari solusi, jalan keluar, setiap masalah yang dihadapi oleh investor," ujar Jokowi.
Dia mencontohkan, untuk mengetahui bagaimana kerja pembangunan listrik itu, maka pemerintah harus mengeceknya ke lapangan. Para menteri harus mengawasi, jangan sampai ada masalah seperti, izin lahan dan masalah lainnya. Sehingga, merekalah yang membantu para investor tersebut kalau mengalami kesusahan.
"Itu tugasnya menteri. Oleh sebab itu, kalau mau target gampang, ya 5.000 sajalah, ya pasti tercapai. Tapi saya nggak mau," ujar Jokowi.
Tugas para menteri dan menko untuk mensukseskan ini, karena Presiden Jokowi tidak ingin ada keluhan dari rakyat soal aliran listrik yang sering mati.
"Setiap saya ke daerah, listrik mati. Maka saya dorong terus, ini harus selesai. Sampai ke urusan pembebasan lahan di Batang, saya dan Wapres sampai turun tangan langsung," kata Jokowi.
Kritikan Rizal Ramli tersebut mengundang reaksi dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Menurut JK, Rizal sebagai orang baru di kabinet seharusnya memahami terlebih dahulu arah kebijakan Jokowi, sehingga tidak asal bicara.
Rizal pun langsung menanggapi pernyataan JK. Dia menantang Wapres untuk berdebat secara terbuka di hadapan publik.(yn)
