JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Helmy Faisal Zaini menyatakan, rencana program pembangunan tujuh proyek di DPR tidak mesti semuanya disetujui.
"Kalau menurut saya gedung ini sudah tidak layak. Silahkan dikaji lah nanti. Tidak seluruhnya juga harus disetujui. Mana yang perlu menjadi prioritas saja," kata Helmy di ruang Fraksi PKB DPR, Jakarta, Rabu (19/8/2015).
Misalnya, sebut Helmy mencontohkan, ketersediaan lift yang masih terbatas sehingga kerap menimbulkan antrean, atau lift-nya macet tak bisa digunakan.
Ia pun mengaku mendapat keluhan dari masyarakat yang ingin masuk ke gedung DPR harus menyerahkan kartu identitas.
"Harusnya ini rumah rakyat harus diberikan leluasa mereka lebih mudah menyampaikan aspirasinya. Kenapa harus demo di luar pagar? Harusnya mereka juga gak perlu sewa sound system, kita beri sound system yang baik biar bisa ngomong dan bisa disampaikan live dalam TV Parlemen. TV Parlemen itu jangan kita terus yang banyak bicara, mereka (masyarakat) yang harusnya banyak bicara terus disampaikan pada kita. Mereka bisa 24 jam menyampaikan pendapat. Kayak hall theater gitu, ada podium yang baik. Pagi demo terus sorenya bisa masuk ruang komisi," urainya.
Namun Helmy tak setuju jika rencana pembangunan tujuh proyek DPR tersebut dikait-kaitkan dengan kualitas kinerja anggota DPR. Pasalnya, kata dia, hal itu sangat berbeda konteksnya.
"Secara fungsional berpikirnya bukan kalau membangun ini berarti tidak membangun pengetahuan anggota DPR. Cara berpikirnya bukan seperti itu. Kualitas anggota DPR harus dibangun, sarana prasarana juga harus dibangun," jelasnya.
Terpenting, lanjut Helmy, tidak mengganggu untuk dana pendidikan atau pun dana buat program lainnya.
"Kalau memang mengganggu ditunda tahun depan saja. Sampai dengan kondisi ekonomi kita membaik. Nah yang tahu itu kan pemerintah," tandasnya.
Sebelumnya, DPR merencanakan sebuah program pembangunan yang terdiri atas tujuh tahapan. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah selaku ketua tim pembangunan merinci tujuh program pembangunan tersebut.
Tahap pertama dimulai dengan membangun alun-alun demokrasi yang berbentuk plaza reformasi bagi publik. Tempat ini akan menjadi tempat unjuk rasa dan penyampaian aspirasi publik terbesar di Indonesia
Tahap kedua adalah membangun museum dan perpustakaan. Fahri mengungkapkan pembangunan tersebut akan menggunakan gedung bundar yang lama. Menurut Fahri Gedung bundar adalah ikon nasional yang mendunia dan kaya pengetahuan.
Tahap ketiga adalah membangun akses publik ke gedung DPR RI untuk mempermudah tamu dan publik agar bisa mengunjungi fasilitas yang ada di perpustakaan, museum, dan ruang sidang di komplek parlemen tersebut.
Selanjutnya, tahap keempat, adalah pusat pengunjung. Pusat pengunjung akan dikelola sebagai aktivitas menerima pengunjung harian untuk menimba ilmu, berdiskusi, dan berwisata.
Tahap kelima adalah membangun ruangan pusat pengkajian legislasi dan revisi undang-undang.
Tahap keenam adalah pembangunan ruang anggota dan tenaga dengan standar yang berlaku untuk semua anggota DPR dan staf pendukung. Saat ini, ujar Fahri, pembangunan sangat tidak terstruktur dan tiap anggota punya kreativitas ruangan masing-masing.
Tahap terakhir adalah integrasi kawasan untuk mengintegrasikan kawasan bagi anggota dan akan menjadi ikon baru dan menjadi tempat kunjungan warga negara Indonesia dan warga negara asing.(yn)
(yn)
