Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Senin, 24 Agu 2015 - 21:06:48 WIB
Bagikan Berita ini :

Seskab Minta Kesalahan Administrasi Tak Dipidanakan

32Pramono-Anung2.jpg
Pramono Anung (Sumber foto : Indra Kusuma/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung meminta kepada aparat hukum untuk tidak mempidanakan pemerintah daerah yang salah dalam urusan administrasi sehingga mengakibatkan serapan anggarannya rendah tidak dipidanakan.

Hal itu berkaitan dengan perasaan takut para pemangku jabatan di daerah untuk menggunakan anggaran dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, Pramono menjelaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya memberikan sanksi perdata sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi negara.

"Secara prinsip presiden melihat hal itu jangan dipidanakan karena bersifat administrasi. Kalau ada kesalahan administrasi ada UU No 30/2014, maka secara perdata," ujar Pramono di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2015).

Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, secara khusus Presiden Jokowi sudah mengambil langkah untuk mengatasi masalah ini dengan mengumpulkan aparat penegak hukum.

"Presiden mulai tadi pagi kumpulkan aparat penegak hukum, gubernur, Kapolda, Kajati dengan tujuan agar serapan anggaran lebih tinggi. Sebab serapan rendah karena belanja modal‎ 20 persen, walaupun secara keseluruhan diatas 50 persen," ungkapnya.(yn)

tag: #seskab  #pramono anung  #serapan anggaran  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
IDUL FITRI 2025 AHMAD NAJIB Q
advertisement
DOMPET DHUAFA RAMADHAN PALESTIN
advertisement
IDUL FITRI 2025 WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2025 HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2025 HERMAN KHAERON
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Layani Nasabah pada Libur Lebaran, Bank DKI Terapkan Operasional Terbatas

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 03 Apr 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sebagai bentuk layanan Bank DKI terhadap kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan, Bank DKI menerapkan operasional layanan terbatas pada momen cuti bersama ...
Berita

Sikap DPR soal Penghapusan SKCK Berarti Buat Rakyat

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Usulan penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diusulkan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mendapatkan respon positif dari DPR. Sikap yang ...