Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Selasa, 25 Agu 2015 - 11:33:41 WIB
Bagikan Berita ini :

PKB: Maraknya Atribut PKI Bentuk Sindiran kepada Jokowi

88atribut-pki-dalam-karnaval-kemerdekaan-bikin-heboh-pamekasan-161374-1.jpg
Atribut PKI (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKB, Krisna Mukti mengatakan bahwa banyaknya atribut PKI di sejumlah daerah saat hari kemerdekaan adalah bentuk sindiran terhadap Presiden Joko Widodo. Itu sebagai respon dari kabar yang berembus bahwa Jokowi akan meminta maaf kepada keluarga PKI saat sidang bersama DPR, MPR dan DPR dikompleks parlemen, Jumat (14/8/2015).

"Saya rasa ini hanya bersifat sindiran terhadap Jokowi yang rencananya mau meminta maaf kepada keluarga eks PKI. Wajar kalo masyarakat punya semacam ketakutan atau trauma akan bangkitnya PKI di masa sekarang menjadi terasa karena wacana tersebut," kata Krisna kepada TeropongSenayan, Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Sebelumnya, Polres Pamekasan, Jawa Timur, menyimpulkan pemasangan atribut PKI (Partai Komunis Indonesia) pada Karnaval HUT Ke-70 Kemerdekaan RI (15/8) atas perintah Sekretaris Daerah (Sekda) pemkab setempat.

"Fakta ini terungkap berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan petugas kepada sejumlah panitia, para guru dan siswa yang membawa atribut PKI saat itu," kata Kapolres Pamekasan AKPB Sugeng Muntaha di Pamekasan, Sabtu (22/8/2015). (iy)

tag: #PKI  #bendera PKI  #sekda pamekasan  #jokowi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Telkom Akselerasi Program Streamlining, Pastikan Portofolio TelkomGroup Fokus pada Bisnis Inti

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 12 Okt 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi program penyederhanaan (streamlining) entitas anak usaha di lingkungan TelkomGroup. ...
Berita

Doli Kurnia Siap Ungkap Fakta di Balik Polemik Pasal Cawapres 2024

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengaku memiliki dokumen dan rekaman video terkait polemik dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan ...