JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta pemerintah dan DPR melibatkan publik dalam menyusun kebijakan.

"Kalau publik terlibat dalam pembuatan kebijakan, aksi demontrasi akan berkurang," ujar Said saat berdialog pada acara Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Tito Karnavian di Jakarta, Rabu (26/8/2015). Dialog membahas topik 'Menciptakan Demo yang Damai dan Tidak Anarkis'.

Said menegaskan, aksi demo yang marak saat ini, terutama yang dilakukan oleh kalangan buruh, karena kebijakan yang dibuat pemerintah dan DPR tidak pro kepada rakyat atau buruh. Akibatnya, buruh atau rakyat yang merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut menyampaikan aspirasinya melalui aksi demonstrasi.

"Aksi demo bukan tujuan melainkan sarana memperjuangkan hak. Jadi jangan dianggap itu mengganggu kepentingan publik. Kalau menimbulkan kemacetan lalu lintas itu wajar dan mohon dimaklumi," paparnya.

Said mengakui, selama ini baik pemerintah maupun DPR melibatkan perwakilan dari masyarakat saat sedang merumuskan kebijakan atau membuat undang-undang. Akan tetapi, kata Said, pelibatan itu sering tidak mewakili publik dan sifatnya sering formalitas. Sehingga ketika kebijakan atau undang-undang itu diberlakukan muncul resistensi.(yn)