Berita
Oleh Ahmad Hatim Benarfa pada hari Kamis, 03 Sep 2015 - 16:52:32 WIB
Bagikan Berita ini :

Menkumham Enggan Komentari Isu Pencopotan Buwas

98Yasonna-laoly.jpg
Yasonna Laoly (Sumber foto : Indra Kusuma/ TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menolak mengomentari isu pencopotan Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso (Buwas) dari jabatannya.

"No comment," jawab Yasonna kepada para awak media sebelum melakukan rapat kerja dengan Komisi III di gedung DPR, kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/201).

Kendati didesak kembali oleh para wartawan, Yasonna tetap memilih bungkam. Ia lebih tertarik untuk menjelaskan tentang materi yang akan dibahasnya dengan Komisi III.

"Kita ingin meningkatkan pengawasan ada sistem APOA (Aplikasi Pengawasan Orang Asing di hotel). Kemudian operasi-operasi Border Control System (BCS)," ungkapnya.

Lebih lanjut Yasonna mengungkapkan, luas wilayah Indonesia membutuhkan pengawasan ekstra bagi keluar masuknya pendatang dari negara lain. Ia menekankan pentingnya antisipasi terhadap kemungkinan pelanggaran yang melibatkan warga negara asing di dalam negeri.

"Dan kita akan juga koordinasi dengan Polri," tutupnya.(yn)

tag: #kabareskrim dicopot  #menkumham  #buwas  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
HUT RI M HAEKAL 2026
advertisement
HUT RI SOKSI 2026
advertisement
HUT RI H. IWAN D ARAS 2026
advertisement
HUT RI BAMBANG PATIJAYA
advertisement
HUT RI A NAJIB 2026
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Patrice Sebut Banyak Kader Partai Lain Ingin Gabung Hanura

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 02 Sep 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Patrice Rio Capella mengungkapkan, banyak kader partai lain mulai melirik Hanura. Namun, pihaknya belum mau ...
Berita

SEMMI Jakarta Raya Pertanyakan Dasar Putusan Hakim PA Jakpus, Kasus Apa?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) — Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.JP menjadi perhatian publik, khususnya terkait objek harta yang disebut berstatus Sertifikat Hak Milik ...