JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai bergabungnya PAN pemerintah hanya untuk cari kenikmatan ekonomi. Selain itu juga perlindungan hukum kadernya yang bermasalah.

"Perlindungan ekonomi dari Jokowi dimotori saudagar PAN yang terkena dampak krisis ekonomi serta sepi order dari pemerintahan Jokowi. PAN khan tidak pernah di luar pemerintahan," ujar Arif, Kamis (3/9/2015).

Ia menjelaskan, PAN ingin mencari perlindungan hukum karena saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pimpinan PAN terseret kasus korupsi seperti penyalahgunaan CSR Pertamina Foundation.

"Mereka terlibat dalam program penanaman 100 juta pohon. Pihak Bareskrim Mabes Polri sudah nyatakan ada tersangka. Saat CSR itu, yang menjadi Menhut adalah Zulkifli Hasan," jelasnya.

Tidak hanya itu, kasus korupsi yang sedang ditangani KPK melibatkan Gubernur Riau dan Bupati Bogor soal alih fungsi hutan. Zulkifli Hasan sering diperiksa KPK. "Mantan Menhut itu berkali kali diperiksa KPK sebagai saksi. Informasinya, dia diduga kuat akan jadi tersangka," ungkapnya.(ss)