JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengkritik kebijakan pemerintah yang mengharuskan masyarakat menggunakan pulsa listrik.

Pasalnya, kata Rizal, ada permainan monopoli di lingkungan PLN yang mewajibkan penggunaan pulsa listrik bagi masyarakat.

"Ada yang main monopoli di PLN, itu kejam sekali. Karena ada keluarga yang anaknya masih belajar jam 8 malam, tiba-tiba pulsa habis. Mencari pulsa listrik tidak semudah mencari pulsa telepon," tuturnya usai konferensi pers pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) di kantornya, Jakarta, Senin (7/9/2015) yang juga dihadiri Direktur Utama PLN Sofyan Basir.

Parahnya lagi, beber Rizal, pulsa listrik yang dibeli harus dikenakan potongan yang cukup besar. Contohnya, ketika membeli token yang Rp 100 ribu maka pulsa yang didapatkannya hanya sekitar Rp 73 ribu.

"Artinya 27 persen disedot provider setengah mafia. Mereka mengambil untung besar sekali. Padahal pulsa telepon saja kalau beli Rp 100 ribu, cuma bayar Rp 95 ribu. Itu kan uang muka, provider bisa taruh uang muka di bank lalu dapat bunga," tegas dia.

Atas dasar itu, dirinya meminta agar PLN memberantas praktik monopoli ini dengan memberikan pilihan kepada pelanggan atau masyarakat, apakah ingin menggunakan meteran listrik atau pulsa listrik.

"Lalu yang kami minta lagi, kalau harga pulsa Rp 100 ribu, maka masyarakat bisa beli listrik Rp 95 ribu. Ada maksimum biaya Rp 5 ribu. Ini akan menolong rakyat kita, jadi tolong dilakukan Pak Sofyan," tegas Rizal.(yn)