JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Sejumlah politisi dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terus mempersoalkan kehadiran Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dengan calon presiden AS Donald Trump. Bahkan, mereka juga menggagas perlunya pergantian pimpinan dewan.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia Agung Suprio mengatakan, langkah politisi KIH untuk menggoyang kursi pimpinan DPR akan dihadang dengan kasus mobil nasional (Mobnas) gate yang melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ya kasus Mobnas gate juga bisa menjadi batu sandungan bagi politisi KIH dalam menggoyang Setya Novanto dan Fadli Zon," ujar Agung kepada TeropongSenayan, Senin (14/9/2015).
Agung menambahkan, Mobnas gate punya potensi pelanggaran etika seorang presiden. Menurutnya, anggota DPR juga bisa mempersoalkan kehadiran Jokowi saat ia menghadiri konperensi pers kerjasama PT Adiperkasa Citra Lestari milik AM Hendropriyono dengan CEO Proton Datuk Abdul Harith Abdullah pada 5 Februari 2015 lalu di Kuala Lumpur, Malaysia. Acara konperensi pers dan penandatanganan kerjasama pengembangan industri otomotif itu juga dihadiri Presiden RI Joko Widodo dan PM Malaysia Datuk Sri Najib Tun Razak.
DPR, kata Agung, layak mempersoalkan kehadiran Jokowi dalam acara tersebut. Sebab, acara itu bukanlah acara kerjasama bilateral antara RI dengan Malaysia melainkan kerjasama bisnis dua perusahaan. Namun, yang perlu dipersoalkan adalah kehadiran Jokowi. Jadi itu adalah kerjasama dua perusahaan swasta yang dibungkus dengan nama kerjasama antarnegara.
"Lho pak Jokowi hadir sebagai apa? Apakah sekedar dipakai oleh PT Adiperkasa yang melakukan kerjasama bisnis?," tanya Agung.
Belakangan pihak Istana Kepresidenan RI mengklarifikasi bahwa acara tersebut bukanlah acara kerjasama bilateral antara PT Adiperkasa dengan Proton. Akan tetapi terlihat jelas ada spanduk backdrop bertuliskan "Indonesia National Car betwen PT Adiperkasa Citra Lestari".
Dengan demikian, dalam forum tersebut Presiden Jokowi dipakai untuk kepentingan perusahaan swasta dengan mencatut 'Indonesia National Car'. Dan Isu ini juga bisa dimainkan oleh politisi KMP di DPR.
Agung menambahkan, kedua kasus tersebut sama-sama dapat dianggap melanggar kode etik. Karenanya ia memprediksi akan ada win-win solution.
"Setya Novanto dan Fadli Zon tetap duduk dalam posisinya, sementara kasus Jokowi-Proton tidak dipersoalkan oleh DPR," tegas dia.(yn)
