Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Selasa, 15 Sep 2015 - 16:07:26 WIB
Bagikan Berita ini :

Budi Waseso Minta Anggaran Rp 1, 416 Triliun

25BNN-KPK_2.jpg
Komjen Pol Budi Waseso (Sumber foto : Indra Kusuma/ TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Budi Waseso mengajukan anggaran tahun 2016 sebesar Rp 1, 416 Triliun dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Selasa (15/9/2015).

Anggaran tersebut akan dibagi menjadi dua program. Pertama, untuk pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kedua, untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis BNN lainnya.

"Anggaran itu juga untuk dialokasikan pengadaan tanah pembangunan gedung di beberapa daerah dan akselerasi penegakan hukum dan interdiksi terpadu baik laut darat dan udara," kata Waseso dalam pemaparannya di Komisi III DPR, Selasa (15/9/2015).

Mantan Kabareskrim Mabes Polri ini menyatakan bahwa anggaran BNN untuk tahun 2016 tersebut turun sebesar Rp 170 miliar dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, BNN mengajukan dispensasi kepada Presiden Joko Widodo dengan surat tembusan dari Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan untuk memperoleh penyesuian anggaran.(yn)

tag: #anggaran bnn  #bnn  #budi waseso  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
HUT RI M HAEKAL 2026
advertisement
HUT RI SOKSI 2026
advertisement
HUT RI H. IWAN D ARAS 2026
advertisement
HUT RI BAMBANG PATIJAYA
advertisement
HUT RI A NAJIB 2026
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Patrice Sebut Banyak Kader Partai Lain Ingin Gabung Hanura

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 02 Sep 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Patrice Rio Capella mengungkapkan, banyak kader partai lain mulai melirik Hanura. Namun, pihaknya belum mau ...
Berita

SEMMI Jakarta Raya Pertanyakan Dasar Putusan Hakim PA Jakpus, Kasus Apa?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) — Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.JP menjadi perhatian publik, khususnya terkait objek harta yang disebut berstatus Sertifikat Hak Milik ...