JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wacana kenaikan gaji presiden yang diusulkan oleh kader PDIP mendapat tanggapan dari Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani. Dia dengan tegas menolak usulan tersebut.

"Kami (Gerindra) menolak kenaikan gaji presiden, maupun gaji penjabat tinggi lainnya," kata Muzani saat berbincang dengan TeropongSenayan, Rabu (16/9/2015).

Muzani melihat, tidak pas kenaikan gaji presiden untuk saat ini lantaran situasi ekonomi yang sedang terpuruk.

"Walaupun biaya kenaikan gaji penjabat tidak terlalu tinggi tapi komponennya kalau dijumlahkan itu kan banyak ratusan miliar. Kalau itu terjadi akan membebani perekonomian nasional kita," ucapnya.

Dirinya mengusulkan dari pada menaikkan gaji penjabat tinggi, lebih baik anggaran yang ada untuk membantu pelaku usaha kecil.

"Kalau bisa kita fokus dalam anggaran kita untuk memproteksi ekonomi rakyat," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan Anggota Komisi II DPR RI, Tagore Abubakar, menilai sudah seharusnya gaji Presiden dinaikkan berdasarkan tingkat tanggungjawab dan kewenangannya, selain untuk menghindari pelecehan yang dilakukan bawahan Presiden.

Menurut Tagore, saat ini gaji presiden Rp 62 juta meskipun sudah ada tunjangan lainnya dan ini tidak sebanding dengan gaji yang didapatkan Dirut BUMN yang rata-rata Rp 200-Rp 500 juta per bulan.

"Sedangkan BUMN itu di bawah Presiden. Presiden juga Panglima tertinggi. Saya khawatirnya ada pelecehan dari bawahannya. Tanggungjawab Presiden jauh lebih besar dan berat. Jadi wajar gaji Presiden itu dinaikan," kata Tagore kemarin.(yn)