JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan menilai usulan RAPBN 2016 yang disodorkan pemerintahan Jokowi sangat fantastis, namun tak sesuai kinerjanya.

Hal tersebut, lanjut dia, bisa dilihat dari kinerja pemerintahan Jokowi setahun terakhir ini dimana banyak program-program kerjanya tidak mencapai target.

"Anda tahu berapa jumlah APBN tahun 2016? Ribuan triliun. Tepatnya, sekitar Rp1.823 triliun. Itu adalah jumlah yang fantastis. Dan uang yang hampir menembus Rp2.000 triliun itu akan dipegang dan dikelola Pemerintahan Jokowi-Kalla selama 1 tahun ke depan," kata dia saat dihubungi di Jakarta, Kamis (29/10/2015).

Dalam APBN itu, lanjut dia, anggaran pendapatan mencapai Rp1.822,5 triliun yang berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp1.546,7 triliun dan bukan pajak sebesar Rp273,8 triliun.

Di sisi lain, anggaran belanja sudah mencapai Rp2.095,6 triliun atau naik 6,9 persen dari APBN-P tahun 2015, terang dia.

Belanja itu terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.325,6 triliun dan anggaran transfer ke daerah serta dana desa sebesar Rp770,2 triliun, ungkap dia.

"Dengan postur seperti itu, maka APBN 2016 mengalami defisit sebesar Rp273,2 triliun atau sebesar 2,15 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), Defisit itu naik sebesar Rp50,7 triliun dibandingkan APBN-P tahun 2015," papar Politikus Partai Gerindra tersebut.

"Alih-alih menurunkan atau menutup defisit, pemerintah Jokowi-Kalla malah tidak mampu menghadirkan postur APBN yang sehat. Yang dihadirkan justru APBN yang membuat rakyat makin sengsara," tambahnya.

Semua tahu, kata dia, defisit yang besar akan dibiayai dengan utang.

Tercatat, pembiayaan defisit bersumber dari utang sebesar Rp330,9 triliun yang terdiri dari pinjaman Luar Negeri Rp398,2 miliar ditambah Pinjaman Dalam Negeri Rp3,3 trilun dan Surat Berharga Negara (SUN) Rp327,2 triliun.

"Sudah pasti beban utang itu akan ditanggung hampir seper-empat miliar rakyat Indonesia. Jika dibagi rata, maka setiap rakyat Indonesia menganggung utang sebesar Rp1,3 juta., Ini yang tidak dipikirkan masak-masak oleh pemerintah Jokowi-Kalla. Dengan entengnya, pemerintah Jokowi-Kalla menggeser tugas dan tanggung jawabnya kepada rakyat yang tidak bersalah," tandasnya.

Untuk diketahui, per Agustus 2015, posisi utang Indonesia sudah menembus angka lebih dari Rp3.000 triliun.

Utang itu, kata dia, terdiri dari pinjaman Luar Negeri sebesar Rp729,42 triliun dan SUN Rp2.276 triliun. Posisi itu akan bertambah lagi dengan beban utang guna menutup defisit APBN 2016. Sungguh sangat disayangkan.

"Dengan begitu, maka Pemerintah Jokowi-Kalla secara langsung telah mengorbankan rakyat banyak dan rakyat dijadikan tumbal. Lalu kemana janji-janji kesejahteraan rakyat yang selama ini menjadi slogan," jelasnya. (iy)