JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Akhirnya Presiden Jokowi membantah langsung rumor sensitif dan panas. Presiden menegaskan tidak ada niatan dari dirinya maupun pemerintah untuk meminta maaf kepada keluarga eks Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Sampai saat ini tidak ada pemikiran untuk meminta maaf. Jadi kalau mau tanya, tanya ke yang nyebar-nyebarin. Jangan tanya ke saya,” kata Presiden Jokowi usai memimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2015, di Lubang Buaya, Jakarta, Kamis (1/10/2015).

Baca juga :Politisi PDIP Minta Jokowi Akui PKI

Penegasan Presiden Jokowi itu sama dengan penjelasan Menkopolhukam Luhut B Panjaitan dan Seskab Pramono Anung kemarin. Pramono Anung menyebutkan, bahwa Presiden sama sekali tidak pernah membahas rencana meminta maaf kepada eks keluarga PKI.

Baca juga :Heboh Medsos Tentang Akun PKI

“Persoalan permintaan maaf dan sebagainya itu tidak pernah dibicarakan dalam rapat-rapat di kabinet maupun ketika kami mendampingi. Sikap Presiden sudah jelas bahwa konsentrasi beliau sekarang ini adalah menyelesaikan persoalan ekonomi yang sedang dihadapi bangsa ini,” kata Pramono.

Senada dengan Pramono Anung, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut memastikan pemerintah tidak akan minta maaf pada PKI. Luhut mengatakan bahwa dua pihak yang terlibat dalam tragedi G 30 S PKI sama-sama menjadi korban.

"Tidak ada pikiran untuk meminta maaf, minta maaf pada siapa? Siapa memaafkan siapa, karena kedua pihak kalau boleh dikatakan korban. Jadi saya pikir tidak sampai ke situ," ujar Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9/2015).

Luhut mengungkapkan jika peristiwa itu diungkit kembali, maka permasalahan bisa menjadi panjang. Untuk itu dia meminta seluruh pihak menunggu upaya pemerintah yang tengah mencari format menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat.

Luhut mengungkapkan salah satu bentuknya adalah upaya rekonsiliasi. "Ya, saya kira (rekonsiliasi) penting untuk masa depan. Saya kira kita nggak boleh menjadi bangsa pendendam," ujar Luhut yang juga dikenal dekat dengan Presiden Jokowi.

Ditambahkan oleh Luhut, pemerintah kesulitan mengungkap peristiwa pelanggaran HAM. Pasalnya para pihak terkait sudah tiada. Luhut memastikan langkah ini tidak terkait dengan permohonan maaf terkait peristiwa PKI.(ris/dbs)