JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengurus nasional Karang Taruna yang akan dikukuhkan tidak sekedar forum komunikasi, melainkan memiliki otoritas menyiapkan struktur, fungsi, serta pola koordinasi baik vertikal, horizontal, lokal, regional maupun internasional.

“Peran aktif Karang Taruna bisa dalam penanganan fakir miskin di Indonesia melalui koordinasi dan membangun sinergitas dengan elemen bangsa lainnya,” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menjelang pengukuhan Pengurus Nasional Karang Taruna masa bakti 2015-2020 di JCC, Jakarta, Senin (5/10/2015).

Saat ini, diperlukan koordinasi pasca MDGs dan Karang Taruna memiliki kesempatan sangat luas, serta power cukup kuat untuk mereduksi pelambatan ekonomi di tingkat desa, kecamatan hingga struktur nasional.

“Dengan struktur dari tingkat desa hingga nasional itu, Karang Taruna memiliki kekuatan luar biasa untuk bisa berperan aktif dalam upaya penanganan fakir miskin,” harapnya.

Dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial (Mensos) ditegaskan, struktur Karang Taruna bukan forum komunikasi. Sehingga, mendapatkan kekuatan baru terlebih adanya Undang-Undang (UU) pemerintahan daerah, 1 dari 6 layanan dasar terkait urusan sosial.

Karang Taruna tidak hanya berperan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial. Dengan struktur di tingkat manapun bisa membangun penguatan dan sinergitas di kalangan muda di tingkat desa sesuai butir ketiga Nawacita.

“Butir ketiga Nawacita disebutkan, membangun Indonesia dari pinggiran, daerah dan perdesaan, menjadikan segala potensi Karang Taruna bisa sangat signifikan,” tandasnya.

Karang Taruna, kata Mensos, secara institusi harus konsisten dan tegak bersikap serta tidak terbawa arus politik praktis. Namun, sebagai individu dan warga bangsa, bisa menjadi pionir produktif dan konstruktif dalam politik.

“Mesti tegak dan konsisten sebagai institusi tidak terbawa arus politik praktis. Tetapi sebagai warga negara dan individu bisa menjadi pionir dan konstruktif dalam politik, ” tegasnya. (mnx)