Berita
Oleh Ahmad Hatim Benarfa pada hari Kamis, 08 Okt 2015 - 15:41:39 WIB
Bagikan Berita ini :

MPR Soroti Lemahnya Kinerja Legislasi DPR

48Gedung_DPR.JPG
Gedung DPR (Sumber foto : Indra Kusuma/ TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Lemahnya produktifitas legislasi DPR menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk dari unsur Parlemen sendiri.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengingatkan agar DPR fokus merampungkan berbagai pekerjaan rumahnya, salah satunya membuat produk undang-undang yang banyak disoroti publik.

"Harusnya DPR fokus selesaikan tunggakan Prolegnas. 39 RUU prolegnas dan baru selesai 3," ujarnya di gedung DPRRI, Senayan, Kamis (8/10/2015).

Hidayat pun menyesalkan sejumlah Fraksi yang lebih memfokuskan terhadap revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama mengenai batasan usia KPK yang hanya 12 tahun.

"Usulan Fraksi-fraksi itu bertenangan dengan semangat GOPAC (Global Organization of Parliamentarians Againts Corruption yang sedang dilaksanakan DPR sedunia di Yogyakarta). Apalagi, DPR mengajukan Fadli (Wakil Ketua DPR Fadli Zon) sebagai Presiden GOPAC. Seharusnya DPR semakin membuktikan bahwa DPR di garda terdepan berantas korupsi," pintanya.

Justru usulan itu, terang Hidayat, akan menguras energi DPR lantaran berpretensi menjadi kontroversial serta akan menjadi polemik di masyarakat.

"Akan membutuhkan waktu perdebatan yang panjang," tuntas Hidayat.(yn)

tag: #legislasi  #dpr  #mpr  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Telkom Akselerasi Program Streamlining, Pastikan Portofolio TelkomGroup Fokus pada Bisnis Inti

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 12 Okt 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi program penyederhanaan (streamlining) entitas anak usaha di lingkungan TelkomGroup. ...
Berita

Doli Kurnia Siap Ungkap Fakta di Balik Polemik Pasal Cawapres 2024

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengaku memiliki dokumen dan rekaman video terkait polemik dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan ...