Berita
Oleh Alfian Risfil pada hari Jumat, 09 Okt 2015 - 00:23:05 WIB
Bagikan Berita ini :

Mensos: Satgas Hadir di Tingkat RT/RW untuk Tekan Kasus Kekerasan Anak

26DSC_0057.jpg
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (Sumber foto : Indra Kusuma/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ada 26 standar perlindungan anak saat masa tanggap darurat. Dari ke-26 standar itu, salah satunya terkait aktor siapa yang memberikan perlindungan terhadap anak dan bagi pihak yang abai bisa dikenai sanksi dan penjara.

"Salah satu dari 26 standar perlindungan anak itu terkait aktor," kata Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa didampingi perwakilan United Nations Children's Fund (UNICEF) dan Wahana Visi Indonesia (WVI) usai Peluncuran Buku Standar Minimum Perlindungan Anak di Perpusatakaan Nasional, Salemba, Jakarta, Rabu (7/10/2015) lalu.

Dalam Undang-Undang (UU) perlindungan anak, siapa yang abai dan tidak memberikan perlindungan terhadap anak saat terjadi bencana sedangkan dia tahu. Maka, bisa dikenai sanksi Rp 100 juta dan lima tahun penjara.

"Perlindungaan anak menurut UU itu berada pada orang tua, sehingga perlu membangun kohesivitas pada anak ketika terjadi perubahan situasi dan lokasi yang terus berkembang," katanya.

Selain itu, Kementerian Sosial (Kemensos) telah berkirim surat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait satuan tugas (satgas) perlindungan sosial di tingkat RT dan RW.

"Pada Mei lalu, Kemensos berkirim surat kepada Kemendagri yang meminta gubernur, bupati/walikota terkait keperluan satgas perlindungan anak di tingkat RT dan RW 5 hingga 10 orang," katanya.

Satgas merupakan langkah protektif dan preventif terhadap anak-anak dan persoalan sosial lainnya di masyarakat. Sehingga, bisa termonitor dan bisa maksimal melakukan menekan angka tindak kekerasan.

"Kalau saja pada Mei lalu, melaksanakan surat edaran Kemendagari mestinya hal-hal yang tidak harapkan itu bisa termonitor bisa maksimal melakukan langkah menekan angka kekerasan terhadap anak," ungkapnya.

Hingga kini, masih ditemukan tindak kekerasan fisik dan terkadang disertai pelecehan seksual di beberapa tempat. Hal itu, seharusnya menjadi koreksi semua pihak untuk melakukan langkah pencegahnnya.

"Mestinya menjadi koreksi bersama dan perhatian dan perlindungan diperlukan terhadap anak atas berbagai tindak kekerasan anak," tandasnya. (mnx)

tag: #kekerasan seksual pada anak  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
HUT RI M HAEKAL 2026
advertisement
HUT RI SOKSI 2026
advertisement
HUT RI H. IWAN D ARAS 2026
advertisement
HUT RI BAMBANG PATIJAYA
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Komisi I DPR Dorong Generasi Muda Perkuat Keamanan Digital

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 12 Agu 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi I DPR RI Cindy Monica Salsabila Setiawan mendorong generasi muda memperkuat kesadaran keamanan digital dengan membiasakan diri menyaring informasi. ...
Berita

Achmad Daeng Sere Dorong Ruang Digital Dibangun dengan Etika, Keamanan, dan Tanggung Jawab

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi I DPR RI Achmad Daeng Sere menegaskan pembangunan ekosistem digital Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan pemerataan infrastruktur dan konektivitas. ...