JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Terbunuhnya aktivis Salim Kancil merupakan buntut dari konflik akibat pertambangan pasir liar di Lumajang. Dari hasil sidak Komisi III DPR di lokasi, pertambangan pasir liar (illegal mining) di Lumajang itu mengindikasikan adanya keterlibatan sejumlah pejabat setempat.

Anggota Komisi VII DPRRI Harry Purnomo menjelaskan, pertambangan pasir di Lumajang merupakan jenis tambang galian C1.

Disampaikan Harry, pecahnya konflik horisontal di Lumajang disebabkan karena minimnya kemampuan kepala daerah setempat menertibkan pengelolaan aset tambang yang dimilikinya.

"Pemerintah daerah yang diberi kewenangan, tidak mengelola dengan baik. Mereka melakukan pembiaran. Itu masalahnya. Ya kepala daerahnya yang tidak mampu. Dia sebagai kepala daerah yang memiliki kewenangan untuk menertibkan ijin dan mengendalikan," ujar harry kepada TeropongSenayan di Jakarta, Jumat (9/10/2015).

Harry mengatakan, persoalan yang terjadi di Lumajang dapat menjadi contoh kecil dari banyaknya ilegal mining di tanah air. Karena itu, menurut dia, tidak menutup kemungkinan hal yang sama juga banyak terjadi di daerah lain.

"Dan masalah tambang ilegal ini sudah dari awal. Sudah persoalan lama," ungkapnya.

Dia mengingatkan, seharusnya bupati dan gubernur turun tangan langsung menertibkan persoalan tambang di daerahnya masing-masing. Dan yang paling penting, pemerintah daerah harus menjamin jangan sampai terjadi ilegal mining.

"Kalau itu terjadi, pemerintah pusat harus memberikan arahan," tandasnya.(yn)