Berita
Oleh Ahmad Hatim Benarfa pada hari Jumat, 09 Okt 2015 - 21:32:37 WIB
Bagikan Berita ini :

Sekjen PDIP ke DPR Ternyata Bahas RUU Pengampunan dan Revisi UU KPK

54Hasto-Kristiyanto2.jpg
Hasto Kristiyanto (Sumber foto : Indra Kusuma/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendatangi DPR untuk memimpin rapat bersama antara DPP dengan Fraksinya.

Anggota Komisi XI dari Fraksi PDIP Hendrawan Soepratikno mengungkapkan hal itu.

"Kami mengadakan rapat bersama, sebenarnya koordinasi antara DPP dan Fraksi. membahas banyak hal ya. Termasuk juga tentang penugasan anggota Fraksi di berbagai Komisi. Dan ini persis satu tahun masa sidang, persis kalau ada anggota yang mau pindah komisi," ujar Hendrawan di depan ruang rapat Fraksi PDIP di lantai 7 gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (9/10/2015).

Hendrawan mengutarakan bahwa rapat yang dipimpin Hasto tersebut juga menyinggung masalah yang sedang hangat di DPR yakni RUU pengampunan (Tax Amnesty) dan juga usulan revisi UU KPK.

Ia mengatakan, Fraksinya sepakat untuk merubah tafsir tax amnesty dari RUU Pengampunan Nasional menjadi RUU Pengampunan Pajak.

"Jadi artinya setelah dapat masukan dari berbagai pihak, RUU-nya namanya RUU pengampunan pajak," ungkapnya.

Kendati demikian, Hendrawan tidak menyebutkan secara rinci perubahan redaksi dalam rumusan RUU Pengampunan Pajak yang baru diubahnya itu.

"Waduh redaksinya, mesti saya bacakan semua," selorohnya.(yn)

tag: #sekjen pdip  #ruu pengampunan  #revisi uu kpk  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Telkom Akselerasi Program Streamlining, Pastikan Portofolio TelkomGroup Fokus pada Bisnis Inti

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 12 Okt 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi program penyederhanaan (streamlining) entitas anak usaha di lingkungan TelkomGroup. ...
Berita

Doli Kurnia Siap Ungkap Fakta di Balik Polemik Pasal Cawapres 2024

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengaku memiliki dokumen dan rekaman video terkait polemik dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan ...