JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Program Bela Negara yang akan dilakukan oleh Kementerian Pertahanan harus mempunyai landasan hukum yang kuat agar parameter keberhasilan program tersebut jelas.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. Menurutnya, program Bela Negara tersebut harus diatur secara detail agar tidak salah dalam pelaksanaannya.

"Butuh undang-undang supaya ada parameter. Misalnya nanti kebijakan bela negara seperti apa, pelaksananya siapa, pelakunya siapa dan kategori umur berapa, sistem rekrutmen seperti apa, sistem pelatihannya, kurikulumnya bagaimana," ujar TB Hasanuddin di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (13/10/2015).

Politisi PDI-Perjuangan itu menambahkan, program Bela Negara bertujuan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan yang tinggi. Menurut TB Hasanuddin, rasa kebangsaan yang tinggi tidak harus ikut perang, tetapi bagaimana membantu daerah yang terkena bencana atau lainnya.

"Tapi (bela negara saat ini), bukan semata dilatih menembak, makanya dibutuhkan undang-undang. Misal ada bencana, Anda ikut membantu, itu kan harus ada kesadaran bela negara," terang dia.

Sebelumnya Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu telah menekankan program Bela Negara yang akan dijalankan kementeriannya berbeda dengan wajib militer. Pihaknya juga mewacanakan adanya kurikulum Bela Negara untuk pendidikan yang mulai dari bangku taman kanak-kanak. (mnx)