JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Keberadaan Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) dinilai sering tumpang tindih. Akibatnya, acap terjadi kekisruhan dalam dunia peradilan maupun penegakan hukum di tanah air.

Hal itu, menurut T Taufiqulhadi, anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Nasdem, disebabkan kedua institusi selama ini merasa memiliki wewenang terhadap hakim dan wewenang tersebut di anggap tumpang tindih.

"Jadi kadang-kadang ada tumpang tindih pemahaman, yang berhak melakukan itu adalah KY atau Mahkamah Agung," tutur Taufiqulhadi melalui penjelasannya yang diterima TeropongSenayan, Kamis (16/10/2015) di Jakarta.

Menurut Taufiq, keputusan MK yang tidak lagi memperbolehkan KY mengikuti seleksi hakim dia nilai telah menggerogoti wewenang KY. Karena peraturan-peraturan itu sangat abu-abu. Dia menilai ada nuansa penyingkiran secara sistematis terhadap fungsi KY.

"Makanya nanti harus diperjelas, kita akan mengkaji hal tersebut. Apakah benar tidak posisi MA seperti itu, yang tidak melibatkan KY. Apakah mengabaikan KY tersebut sebuah perintah UU, atau kewenangan KY disana sejauh mana, hal-hal tersebut nanti akan di kaji oleh Komisi III," tambahnya.

Menurut dia yang paling penting dari kehadiran KY adalah untuk menegakkan etika dan kedisiplinan para hakim. Selain itu, keputusan-keputusan yang di ambil jangan berdasarkan sikap perseorangan tetapi KY harus berpendapat secara institusi.

"Kalau KY dapat menegakkan hal tersebut, maka itulah yang ideal," ujarnya. Di tambahkannya, kondisi KY saat ini itu demikian lemah. Bahkan ada anggota KY yang di laporkan pencemaran nama baik.

Dia berharap KY ke depan, jika KY memberi pendapat jangan sampai menimbulkan tafsir lain pada masyarakat. Artinya pendapat-pendapt KY harus terkesan bahwa itu pendapat institusi. Karena kalau terpecah-pecah, maka KY akan semakin mudah di serang oleh pihak-pihak lain.(ris)