JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Praktik korupsi yang terjadi pada pelayanan publik masih menjadi kendala bagi peningkatan investasi serta pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, sistem harus dibenahi secara menyeluruh.
"TII sudah lama berupaya mengingatkan pemerintah bahwa ada permasalahan korupsi pada pelayanan publik, khususnya di bidang perizinan usaha dan logistik," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko di Jakarta, Selasa (20/10/2015).
Menurut Dadang, permasalahan korupsi pelayanan publik juga terjadi di daerah. Bahkan, berdasarkan indeks persepsi korupsi di 11 kota yang diluncurkan TII, menunjukkan sistem perizinan usaha di daerah masih menjadi kendala serius.
"Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla harus melakukan pembenahan sistem secara menyeluruh agar praktik korupsi bisa dipangkas sehingga investasi dan pertumbuhan ekonomi bisa meningkat," tuturnya. (mnx/Ant)
