JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menganggap penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah final. Ketua Umum MUI, KH Ma'ruf Amin meminta agar Presiden Jokowi tidak mempersoalkan penolakan Muhammadiyah.

"Hari santri nasional itu sudah ditetapkan, dan tinggal dideklarasikan. Gak ada mas‎alah, yang tidak setuju itu kan cuma satu, kita malah harusnya berterimakasih kepada Presiden," kata Ma'ruf di kantor MUI, Jakarta, Rabu (21/10/2015).

Karena itu, lanjut Ma'ruf, Presiden tak perlu lagi menggubris pihak-pihak yang menolak. Sebab menurutnya, sebagai kepala pemerintahan, Presiden tak perlu ragu dengan keputusannya.

"Keputusan itu tidak perlu bulat betul. Jadi, agak bulat saja sudah cukup. Lagian rasa-rasanya kalau harus betul-betul bulat, pemerintah tak akan pernah membuat keputusan," pesan mantan Wantimpres era Presiden SBY itu.

Namun, jelas dia, jika melihat sejarah perjuangan dan kontribusi kaum santri kepada negara dan bangsa, tanggal 22 Oktober sangat tepat dijadikan Hari Santri Nasional. Karena pada tanggal itu kalangan santri yang dipimpin KH Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad demi memperjuangkan kesatuan NKRI.

Meski begitu, lanjut dia, agar penolakan tidak menciptakan ketegangan antara warga NU dan Muhammadiyah, dia meminta publik untuk tidak membesar-besarkan perbedaan. Menurutnya, perbedaan pandangan adalah hal biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan.

"Pemerintah juga tidak mungkin asal memilih tanggal itu sebagai Hari Santri Nasional, pasti dengan beberapa pertimbangan" ungkapnya. (mnx)