JAKARTA (TEROPONGSENAYAN--Bulan Oktober 2015, pemerintahan Jokowi-JK memasuki tahun pertamanya. Salah satu agenda penting yang harus dilakukan adalah melakukan evaluasi secara menyuluruh terhadap kinerja jajaran menteri, pejabat negara, dan kabinet kerja.

Untuk itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai salah satu jajaran dalam kabinet kerja Jokowi-JK yang penting untuk di evaluasi ada Jaksa Agung HM Prasetyo. Bahkan KontraS menilai Prasetyo layak dicopot.

"Kami minta HM Prasetyo dicopot, karena tidak kapabel dalam menjalankan tugasnya. Dia tidak mempunyai kontribusi untuk masalah HAM dan korupsi," kata Haris Azhar di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (25/10/2015).

Menurut Haris, Prasetyo adalah jamur kegaduhan pada carut marut hukum di Indonesia. Salah satu alasannya, sebagai Jaksa Agung, Prasetyo justru menyatakan rekonsiliasi terhadap pelanggar HAM yang jelas-jelas menyangkut orang-orang penting seperti Hendropriyono dan Wiranto.

"Jokowi sedang memelihara jamur kegaduhan bernama HM Prasetyo. Tidak ada kejelasan tentang pelanggaran HAM, padahal semua berkas korban sudah diserahkan ke kejaksaan oleh Komnas HAM. Tentu ini keluar dari Nawacita dan mengkhianati Jokowi," paparnya.(ris)