Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Kamis, 29 Okt 2015 - 10:56:15 WIB
Bagikan Berita ini :

Bencana Kabut Asap, PKS: Puan Maharani Jangan Diam Saja

36puan-maharani.jpg
Puan Maharani (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mendesak Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani bisa meninjau langsung para korban bencana asap di Sumatera, Riau, Kalimantan, dan Papua.

Hal itu penting dilakukan, agar kinerja Menko PMK bisa terasa bagi masyarakat, khususnya bagi korbankabut asap.

"Kalau turun langsung lebih baguslah, DPR saja kita turun. Artinya melihat itu bagus, tapi melihat saja tidak cukup, kebijakannya yang penting," kata Jazuli di gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Kamis (29/10/2015).

Untuk itu, anggota Komisi III DPR ini pun meminta Puan Maharani melahirkan kebijakan yang realistis bagi masyarakat terdampak kabut asap. Jangan sampai penanganan kabut asap ini hanya sebagai ajang pencitraan semata.

"Dia (Puan) harus melahirkan kebijakan yang real. Mereka punya kebijakan itu di sini, mereka bisa koordinasi. Nah itu yang harus dilakukan, lintas kementerian dan lembaga di pusat, dan antara pusat dan di daerah harus cepat kerjasamanya," ungkapnya. (iy)

tag: #kabut asap  #puan maharani  #pks  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Perkuat Cybersecurity Indonesia, Telkom bersama F5, Kokohkan Kemitraan Strategis

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 02 Mei 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Menjawab kebutuhan terhadap layanan keamanan digital yang terus meningkat di Indonesia, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menjalin kerja sama strategis dengan F5, ...
Berita

Dewas KPK Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Dewan Pengawas KPK menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran etik wakil ketua KPK Nurul Ghufron. Ghufron terlibat dugaan etik dalam proses mutasi pegawai di Kementerian ...