JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya membatalkan ‎rencana pembelian helikopter VVIP jenis AW-101 buatan Inggris-Italia. Presiden Jokowi memutuskan untuk tetap menggunakan Super Puma yang merupakan buatan PT Dirgantara Indonesia (DI).

Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati (Nuning) menilai, langkah Presiden Jokowi tersebut sudah sejalan dengan keinginan rakyat yang tak menghendaki pemerintah membeli helikopter buatan negara luar.

"Menurut saya, pembatalan ini baik, karena berarti presiden mau mendengar aspirasi publik dan punya komitmen kepada Undang-undang Industri Pertahanan (Indhan)," kata Nuning saat dihubungi, TeropongSenayan, Senin (7/12/2015).

Namun dirinya tak mempermasalahkan jika pemerintah ingin membeli helikopter buatan negara asing, asalkan dengan prosedur yang sesuai Undang-undang Industri Pertahanan (UU Indhan).

Tujuan UU Indhan ini dibuat, jelas Nuning, untuk menjadi solusi kemandirian alat utama sistem persenjataan (Alutsista). Kuncinya nanti ada ditangan pemerintah dalam menjalankan amanah UU tersebut.

Maka dari itu mantan anggota DPR RI ini mengatakan, harus adanya perbaikan kinerja industri pertahanan sesuai dengan ketentuan dalam dalam UU Indhan.

"Yang pertama UU Indhan mewajibkan pengguna (TNI) untuk menggunakan produk dalam negeri. Artinya mau tidak mau, Indonesia harus bisa menghasilkan produk Alutsistanya. Mungkin sekarang masih belum bisa memproduksi semuanya, tapi ke depan merupakan keharusan," paparnya.

"Yang kedua, seandainya Alutsista belum diproduksi maka dibolehkan untuk beli di LN (luar negeri), tapi dengan persyaratan ketat mengenai kewajiban transfer of technology, counter trade, offset, dan local content," tambah dia.(yn)