Berita
Oleh Bara Ilayasa pada hari Selasa, 21 Okt 2014 - 13:37:00 WIB
Bagikan Berita ini :

Johan Budi Bilang Tak Ada Pimpinan KPK Jadi Menteri Jokowi-JK

9johan budi_01.jpg
Tak Ada Pimpinan KPK Jadi Calon Menteri Jokowi (Sumber foto : Teropong Senayan/Eko S Hilman)

JAKARTA- Johan Budi, memastikan bahwa tak ada nama pimpinan KPK yang menjadi calon menteri Kabinet Jokowi-JK. Juru Bicara yang kini merangkap Deputi Pencegahan KPK ini sekaligus menepis isu yang menyatakan salah stau pimpinan KPK akan menjadi Menteri.


"Ya ini info yang disampaikan ke saya. Saya tidak tahu kalo pak Jokowi masih ada juga nama-nama yang disimpan tidak di sampaikan ke KPK. Yang pasti nama-nama itu sekitar 43 dari kalangan swasta," ujar Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/10/2014).


Seperti diketahui sejumlah nama-nama pimpinan KPK disebut-sebut menjadi calon Menteri Kabinet Jokowi-JK. Dua nama yang santer disebut adalah Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang digadang-gadang menjadi Menteri bidang Hukum.


Namun saat ini nama-nama calon Menteri yang lolos dari KPK memang tidak terdapat dua orang pimpinan KPK tersebut. Seperti yang diungkapkan Johan, nama-nama tersebut semuanya adalah dari kalangan swasta, politisi dan profesional.(ris)

tag: #Kabinet  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
HUT RI M HAEKAL 2026
advertisement
HUT RI SOKSI 2026
advertisement
HUT RI H. IWAN D ARAS 2026
advertisement
HUT RI BAMBANG PATIJAYA
advertisement
HUT RI A NAJIB 2026
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Patrice Sebut Banyak Kader Partai Lain Ingin Gabung Hanura

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 02 Sep 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Patrice Rio Capella mengungkapkan, banyak kader partai lain mulai melirik Hanura. Namun, pihaknya belum mau ...
Berita

SEMMI Jakarta Raya Pertanyakan Dasar Putusan Hakim PA Jakpus, Kasus Apa?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) — Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.JP menjadi perhatian publik, khususnya terkait objek harta yang disebut berstatus Sertifikat Hak Milik ...