Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Jumat, 18 Des 2015 - 20:55:00 WIB
Bagikan Berita ini :

RJ Lino Tersangka, DPR: Tak Ada Orang Berada Diatas Hukum

68Taufiqulhadi-2.jpg
Taufiqulhadi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Dirut PT Pelindo II RJ Lino sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi dalam pengadaan Quay Container Crane (QCC) tahun 2010.

Anggota Pansus PT Pelindo II DPR RI Taufiqulhadi mengatakan, dengan ditetapkan RJ Lino sebagai tersangka, terbukti warga negara berlaku sama di hadapan hukum Indonesia.

"Kami DPR, melihat upaya penegakan hukum, bahwa tidak ada di Indonesia sesorang berada diatas hukum," ujar Taufiqulhadi saat dihubungi, Jumat (18/12/2015).

Seperti diketahui, saat mantan Bareskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso mengusus kasus dugaan korupsi di PT Pelindo II, RJ Lino menelepon sejumlah menteri bahwa tindakan kepolisian menganggu perekonomian. Tak hanya itu Budi Waseso juga tiba-tiba dipindahkan ke Kepala Badan Narkoba Nasional (BNN).

Saat ini, RJ Lino telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 KUHP. (mnx)

tag: #dpr  #kpk  #pansus-pelindo-ii  #pelindo-ii  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
HUT RI M HAEKAL 2026
advertisement
HUT RI SOKSI 2026
advertisement
HUT RI H. IWAN D ARAS 2026
advertisement
HUT RI BAMBANG PATIJAYA
advertisement
HUT RI A NAJIB 2026
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Patrice Sebut Banyak Kader Partai Lain Ingin Gabung Hanura

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 02 Sep 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Patrice Rio Capella mengungkapkan, banyak kader partai lain mulai melirik Hanura. Namun, pihaknya belum mau ...
Berita

SEMMI Jakarta Raya Pertanyakan Dasar Putusan Hakim PA Jakpus, Kasus Apa?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) — Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.JP menjadi perhatian publik, khususnya terkait objek harta yang disebut berstatus Sertifikat Hak Milik ...