Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Jumat, 18 Des 2015 - 20:55:00 WIB
Bagikan Berita ini :

RJ Lino Tersangka, DPR: Tak Ada Orang Berada Diatas Hukum

68Taufiqulhadi-2.jpg
Taufiqulhadi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Dirut PT Pelindo II RJ Lino sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi dalam pengadaan Quay Container Crane (QCC) tahun 2010.

Anggota Pansus PT Pelindo II DPR RI Taufiqulhadi mengatakan, dengan ditetapkan RJ Lino sebagai tersangka, terbukti warga negara berlaku sama di hadapan hukum Indonesia.

"Kami DPR, melihat upaya penegakan hukum, bahwa tidak ada di Indonesia sesorang berada diatas hukum," ujar Taufiqulhadi saat dihubungi, Jumat (18/12/2015).

Seperti diketahui, saat mantan Bareskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso mengusus kasus dugaan korupsi di PT Pelindo II, RJ Lino menelepon sejumlah menteri bahwa tindakan kepolisian menganggu perekonomian. Tak hanya itu Budi Waseso juga tiba-tiba dipindahkan ke Kepala Badan Narkoba Nasional (BNN).

Saat ini, RJ Lino telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 KUHP. (mnx)

tag: #dpr  #kpk  #pansus-pelindo-ii  #pelindo-ii  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
PRAY SUMATRA
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Gugum Ridho Putra Tegaskan Penunjukan Pj Ketua Umum PBB Hasil MDP Tidak Sesuai AD/ART

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 13 Mar 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB) hasil Muktamar VI PBB di Bali Gugum Ridho Putra, SH.,M.Hum menolak hasil Musyawarah Dewan Partai (MDP) yang ...
Berita

Indonesia Belum Memiliki Regulasi Komprehensif Perampasan Aset Tanpa Pidana

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Indonesia hingga kini dinilai belum memiliki regulasi yang komprehensif yang secara khusus mengatur mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana atau non-conviction ...