Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Jumat, 01 Jan 2016 - 11:40:00 WIB
Bagikan Berita ini :

Tahun 2015, Komisi V Kritik Pedas Pemerintah

87yudi-widiana-adia.jpg
Yuli Widiana Adia (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia mengatakan, di tahun 2016 pemerintah harus menjaga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik.

Sebab, di tahun 2015 lalu, banyak program-program khususnya infrastruktur penyerapannya masih lamban berjalan, dan itu sangat mempengaruhi roda perekonomian.

"Harapan kami, ada peningkatan kinerja berupa percepatan, penyerapan dan implementasi program-program infrastruktur untuk menjaga pertumbuhan ekonomi," kata Yudi kepada TeropongSenayan, Jakarta, Jumat (1/1/2016).

Sementara itu, Yudi meminta pemerintah konsisten dengan rencana strategis yang dibuat pada 2015, sehingga ada kontinuitas kegiatan pengembangan pelabuhan dan bandara yang selama ini sudah dirancang.

"Jika ada keterputusan maka tidak akan mungkin renstra bisa diwujudkan," ujarnya.

Terlebih, ujar politikus PKS ini, dengan masuknya era masyarakat ekonomi asean (MEA), maka pemerintah harus melakukan pembenahan dibidang transportasi khususnya penerbangan dan kemaritiman.

"Lalu terkait ketahanan pangan. Pemerintah harus memperhatikan kelengkapan data yang disiapkan oleh BMKG, peralatan yang masih banyak kurang harus menjadi perhatian," pungkasnya. (mnx)

tag: #catatan-2015  #dpr  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Telkom Akselerasi Program Streamlining, Pastikan Portofolio TelkomGroup Fokus pada Bisnis Inti

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 12 Okt 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi program penyederhanaan (streamlining) entitas anak usaha di lingkungan TelkomGroup. ...
Berita

Doli Kurnia Siap Ungkap Fakta di Balik Polemik Pasal Cawapres 2024

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengaku memiliki dokumen dan rekaman video terkait polemik dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan ...