Opini
Oleh agus eko pada hari Senin, 27 Okt 2014 - 08:52:11 WIB
Bagikan Berita ini :
Tak Bebas Tentukan Menteri

Realitasnya, Jokowi Tak Miliki Hak Prerogatif

19kabinet kerja_setpres_10.jpg
pengumuman kabinet jokowi Jk (Sumber foto : Mulkan Salmona)
Teropong Juga:

JAKARTA-Komposisi kabinet Pemerintahan Jokowi-JK dinilai belum ideal. Bahkan dalam penentuan sosok menteri, Jokowi terlihat tersandera parpol pendukung.
"Presiden Jokowi jadi terkesan tidak punya otoritas dan hak prerogatif dalam memilih menteri," kata Peneliti Utama Politik dari Lembanga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro kepada TeropongSenayan.com, (27/10/2014).

Berbagai sikap, langkah, dan pernyataan Jokowi ini, menurut Guru Besar Riset LIPI, sangat tidak konsisten. Sehingga menggambarkan begitu kuatnya tarik menarik soal menteri ini. Namun semua itu tidak diantisipasi dan dikalkulasi oleh Jokowi.
“Mulai dari pembentukan kabinet ramping dan koalisi ramping yang sama sekali tidak terbukti. Pemerintahan tanpa syarat, sulit membutikannya," terang Siti lagi yang biasa disapa Wiwik.

Wiwik menduga ada permasalahan internal diantara pendukung Jokowi yang belum selesai, dimana terjadi tarik menarik kepentingan yang sangat alot. "Ini yang membuat masyarakat menjadi bingung. Jokowi pun terlihat seperti tersandera dan tidak bebas membentuk kabinetnya. Jadi Ini terbaca sangat gamblang oleh masyarakat, sehingga menimbulkan spekulasi dan rumor politik yang tidak jelas,” ujar Wiwik lagi

Padahal sebelumnya, lanjut Wiwik lagi, Mantan Presiden SBY sudah membuka ruang bagi proses transisi yang baik. Sehingga Jokowi bisa langsung bekerja dan melanjutkan pemerintahan sebelumnya. “Saat ini, justru bukan kerja, kerja, dan kerja usai pelantikan menteri, tapi mundur, mundur dan mundur," tegasnya.

Padahal, menurut Wiwik, konsistensi sikap pemimpin itu menjadi barang 'mahal' dan selalu disorot publik. ”Kalau memang mau menguatkan sistem presidensial, maka seharusnya partai pendukung, terutama PDIP harus sadar bahwa Jokowi punya otoritas penuh untuk menentukan calon mentrinya," papar Wiwik

Dengung revolusi mental yang digagas Jokowi, kata Wiwik, tidak akan terlihat, karena yang terkesan justru politik transaksional dan bersyarat. ”Gimana mau revolusi mental, kalau mentalnya tidak berevolusi?. Realitasnya sekarang ini tidak begitu,” pungkasnya. (ec)

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #istana tengah merdeka  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DREAL PROPERTY
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Opini Lainnya
Opini

Runtuhnya Mitos Kependekaran Politik Jokowi

Oleh Oleh: Saiful Huda Ems (Advokat, Jurnalis dan Aktivis 1998)
pada hari Jumat, 22 Nov 2024
Ternyata lebih cepat dari yang banyak orang perkirakan, bahwa kependekaran semu politik Jokowi akan tamat  riwayatnya di akhir Tahun 2024 ini. Jokowi yang sebelumnya seperti Pendekar Politik ...
Opini

Selamat Datang di Negeri Para Bandit

Banyak kebijakan ekonomi dan sosial Jokowi selama menjabat Presiden sangat lalim, sangat jahat, sangat kejam, khususnya terhadap kelompok masyarakat berpendapat menengah bawah.  Kejahatan ...