JAKARTA--Gerak Tim Ekonomi Kabinet Kerja Jokowi-JK dinilai amat terbatas. Postur APBN yang sudah di ketok DPR periode sebelumnya dan warisan beban subsidi harga BBM pemerintahan SBY menyandera langkah Tim yang dipimpin Meko Perekonomian Sofyan Djalil.

"Pemerintah baru ini tersandera oleh postur APBN yang ketat untuk segera dapat merealisasikan program-programnya," kata Suroto pengamat ekonomi dari Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) di Jakarta, Senin (27/10/2014).

Suroto menyarankan agar Sofyan Djalil dan Tim Ekonomi tidak lagi berpikir liner. Harus bisa membuat terobosan kebijakan agar terhindar dari jebakan dengan kebijakan fiskal dalam APBN. Menaikan harga BBM hanya akan menjadi sasaran empuk lawan politik.

Pemerintah, menurut Suroto, sebaiknya melakukan efisiensi pos anggaran belanja rutin untuk biaya program. Hal ini bisa dilakukan dengan dobrakan paket kebijakan, misalnya mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai paket reformasi korporasi.

"Misalnya merestrukturisasi BUMN berkinerja buruk dan merasionalisasi gaji direksi dan komisaris BUMN agar proporsional dengan gaji karyawan. "Juga kaji tindak cepat renegosiasi kontrak terhadap berbagai investasi asing. Sisakan kerja sama yang saling menguntungkan saja," kata Suroto.(ris)