Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Selasa, 28 Okt 2014 - 16:36:21 WIB
Bagikan Berita ini :

Tb Hasanudin Risau Jika PDIP Tak Dapat Jabatan Komisi

63tb hasanuddin-02.JPG
Tb Hasunnudin, Politisi PDIP (Sumber foto : Teropong Senayan/Eko S Hilman)

JAKARTA--Kerisauan tengah mengelayuti kubu Fraksi PDIP di DPR. Pasalnya, pertarungan untuk memperebutkan jabatan di Komisi dan AKD bisa saja membuat partai pemenang pemilu ini gigit jari alias kalah.

"Ada semacam kerisauan, PDI Perjuangan sebagai partai pemenang tidak mendapat satu ketua pun di DPR," ujar TB Hasanuddin, politisi PDIP di gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/10/14). Sebab, jika itu terjadi bisa mengancam program Presiden Jokowi.

Tb Hasanuddin yang juga mantan perwira TNI itu mengungkapkan penguasaan jabatan Komisi dan AKD penting bagi PDIP. Terutama untuk mengamankan program Presiden Jokowi.

Dia juga mengungkapkan akan berpotensi terjadi perbedaan pandangan maupun visi dan misi antara Komisi denga mitranya di pemerintahan jika PDIP gagal merebutnya. Namun dia juga tidak bisa terlalu banyak berharap.

Tb Hasanuddin hanya mengingatkan apa yang diinginkan PDIP untuk kebaikan bangsa Indonesia. "Ini negara demokrasi, dan saya hanya menyampaikan arah yang baik ke depan untuk bangsa ini," pungkas dia.(ris)

tag: #Tb Hasanuddin  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
HUT RI M HAEKAL 2026
advertisement
HUT RI SOKSI 2026
advertisement
HUT RI H. IWAN D ARAS 2026
advertisement
HUT RI BAMBANG PATIJAYA
advertisement
HUT RI A NAJIB 2026
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Patrice Sebut Banyak Kader Partai Lain Ingin Gabung Hanura

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 02 Sep 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Patrice Rio Capella mengungkapkan, banyak kader partai lain mulai melirik Hanura. Namun, pihaknya belum mau ...
Berita

SEMMI Jakarta Raya Pertanyakan Dasar Putusan Hakim PA Jakpus, Kasus Apa?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) — Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.JP menjadi perhatian publik, khususnya terkait objek harta yang disebut berstatus Sertifikat Hak Milik ...