JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar mengaku pihaknya siap menyediakan lahan pertanian untuk para eks pengikut Gafatar jika ingin bertransmigrasi.

"Kalau mau ikut transmigrasi, kita siapkan lahan-lahannya. Di Kalimantan ada, di Sulawesi, Sumatera, bahkan Papua sekalipun," ujar Marwan usai pembukaan Mukernas Persatuan Sarjana Pertanian Indonesia (PSPI) di Jakarta, Sabtu (30/1/2016).

Meski demikian, dia memberikan syarat khusus jika para eks Gafatar tersebut ingin ikut transmigrasi.

Pertama, mereka tidak boleh kembali menyebarkan paham-paham yang ada di ormas tersebut.

"Kemudian, yang kedua adalah persoalan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila harus sudah selesai dahulu. Kalau sekarang, negara dalam negara bahkan mereka punya pemerintahan sendiri," jelas dia.

Para mantan pengikut Gafatar tersebut harus tunduk kepada pemerintah dan cinta kepada Tanah Air.

Selain itu, jika para mantan pengikut Gafatar tersebut mengikuti transmigrasi maka mereka harus membaur, karena jika dikelompokkan kembali maka dikhawatirkan mereka akan melakukan tindakan serupa.

"Tidak ada namanya transmigrasi eksklusif, mereka harus membaur. Eksklusivitas merupakan cikal bakal radikalisme," terang politisi PKB itu.

Marwan juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk menindak aktor dibalik ormas Gafatar tersebut.

"Karena kalau pengikutnya itu hanya korban, aktornya ini yang harus diproses hukum," cetus dia.

Para eks Gafatar itu juga harus mengikuti pembinaan rohani yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama sebelum mengikuti transmigrasi karena mereka telah dicuci otaknya oleh pimpinan Gafatar.

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta pemerintah memberikan pembinaan pada pengikut Gafatar agar sadar akan kesalahan dan kekeliruannya.

Dengan adanya pembinaan, diharapkan para pengikut Gafatar dapat kembali hidup bersama anggota masyarakat lainnya.

Menurut Anwar, keberadaan Gafatar tidak hanya merusak Islam tetapi juga mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Ajaran Gafatar ini tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti tidak wajib salat dan puasa. Padahal kedua ibadah itu, merupakan bagian pokok dari Rukun Islam. Kalau kedua ibadah itu tersebut ditinggalkan, maka jelas-jelas akan merusak nilai - nilai Islam dalam diri orang tersebut," terang Anwar.(yn)