JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Masyarakat daerah Maluku Utara (Malut) menjerit akibat kenaikan harga BBM bersubsidi. Oleh karena itu, dana kompensasi kenaikan harga BBM harus cepat didistribusikan ke daerah.
"Pemerintah harus bisa mendistribusikan keadilan hingga sampai ke daerah yang selama ini tidak tersentuh," kata anggota DPD RI, Basri Salama kepada TeropongSenayan di Jakarta, Kamis, (20/11/2014).

Basri menilai pemerintah memutuskan kenaikan harga BBM secara sepihak tanpa melakukan konsolidasi antar lembaga negara. "Mestinya, konsultasi lebih dahulu dengan DPR dan DPD. Jadi kita bisa berikan penjelasan efeknya (kenaikan harga BBM) terhadap masyarakat di daerah masing-masing," ungkap dia

Karena sudah terlanjur dinaikkan, Basri berharap supaya subsidi BBM yang terbilang hingga Rp170 triliun bisa sampai ke Maluku Utara. "Pemerintah harus mengalokasikannya bagi pembangunan infrastruktur di kawasan timur," ujarnya.

Menurut Basri, imbas kenaikan harga BBM ini jelas membuat daya beli masyarakat akan semakin melemah. "Tentu ini akan sangat menyusahkan masyarakat kecil seperti petani dan nelayan. Terutama di daerah terluar seperti di Ternate dan Halmahera," terangnya. (ec)