JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Masuknya kapal nelayan Cina ke perairan Natuna bukan sekadar masalag ilegal fishing. Tindakan itu merupakan bagian dari upaya sistematis negeri Tirai Bambu itu untuk mencaplok Natuna.
Ketua DPP Partai Gerindra, Heri Gunawan menyampaikan pandangan tersebut menanggapi polemik masuknya kapal Cina ke perairan Natuna secara ilegal. Menurut Heri, persoalan Natuna akan menjadi bom waktu. Sebab, konflik Natuna adalah soal persoalan perebutan sumber daya alam.
"Selain minyak bumi, wilayah itu menyimpan cadangan gas alam terbesar di dunia. Banyak ahli mengklaim Natuna adalah 'surga' energi terbesar di dunia yang bernilai ekonomi tinggi," ujar Heri saat dihubungi TeropongSenayan di Jakarta, Jumat (25/3/2016).
Heri menyontohkan Blok Natuna D-Alpha, yang menyimpan cadangan gas dengan volume 222 triliun kaki kubik (TCT). Cadangan itu tidak akan habis hingga 30 tahun mendatang. Sementara itu, potensi gas yang recoverable di Kepulauan Natuna sebesar 46 tcf (triliun cubic feet) atau setara dengan 8,383 miliar barel minyak.
"Jika digabung dengan minyak bumi, terdapat sekitar 500 juta barel cadangan energi hanya di blok tersebut," ungkap dia.
Bahkan, tambah dia, jika diuangka kekayaan gas Natuna mencapai Rp 6.000 triliun.
"Nilai itu sama dengan 3 kali lipat APBN saat ini," terang dia.
Saat ini, beberapa perusahaan asing seperti Petronas (Malaysia), ExxonMobil (AS), Chevron (AS), Shell (Inggris-Belanda), StatOil (Norwegia), ENI (Italia), Total Indonesie (Perancis), dan China National Petroleum Corporation (China) pernah menggarap cadangan kekayaan Natuna dan menikmati untung besar.
Oleh karenanya, menurut Heri, cara-cara Cina yang melecehkan Kedaulatan Republik Indonesia bisa jadi merupakan bagian dari upaya sistematis untuk mencaplok Natuna.
"Rasanya Cina akan terus ngotot mencaplok Natuna karena mereka tahu akan untung besar dari pendapatan gas. Sedang kita, buntung. Pendapatan sektor Migas pasti terpuruk," tandas dia.
Lebih lanjut Heri mengingatkan bahwa pemerintah jangan sekali-kali berbicara ini adalah urusan negara lain, jangan juga berbicara tidak ikut-ikutan.
Sebab, Natuna beserta kekayaan alam yang terkandungnya merupakan milik dan berada di wilayah kedaulatan NKRI.
"Kedaulatan Natuna milik Indonesia, kedaulatan laut teritorial Indonesia. Jangan biarkan bangsa asing menginjak-injak wilayah Kedaulatan NKRI walau hanya sejengkal," tegas dia. (plt)
